JAKARTA, AFU.ID - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menantang publik untuk membuktikan kebenaran isu yang menyebut dirinya memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu tersebut sempat ramai di media sosial sesaat Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi MBG pada (3/6/2026) lalu.
Tantangan Dudung sebagai bentuk bantahan isu tersebut ia lontarkan usai menerima audiensi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Dalam audiensi tersebut, Dudung diketahui membahas evaluasi dan kelanjutan program prioritas Prabowo, MBG.
Lebih lanjut, Dudung menjanjikan akan memberikan hadiah atau imbalan bagi siapa saja yang berhasil menemukan bukti kebenaran isu tersebut. “Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya,” tegas Dudung dalam kesempatan yang sama.
Adapun Dudung menyebut, rumor yang menyeret dirinya ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi MBG ini bermula dari upayanya menjembatani permohonan bantuan pondok pesantren dengan pihak BGN beberapa bulan lalu.
Ia menyebut, kedekatan dirinya dengan pihak pesantren membuat sejumlah pengurus pesantren meminta bantuan melalui dirinya. Bantuan tersebut berupa pembangunan MBG di pesantren mereka. “Para pengurus meminta pesantrennya jadi sasaran penerima manfaat karena pesantrennya punya 4 sampai 5 ribu santri,” ungkap Dudung.
Dari permohonan tersebutlah, Dudung mengaku mencoba memperkenalkan sejumlah pengurus pesantren tersebut ke Dadan Hindayana yang saat itu masih menjadi Kepala BGN. Yang pada akhirnya sejumlah pengurus pesantren tersebut berkomunikasi dengan staf Dadan. “Saya sudah tidak ngerti apa-apa setelahnya,” kata Dudung.
Dudung kembali menegaskan niat tersebutlah yang membuat munculnya isu dirinya terlibat dalam bisnis proyek BGN tersebut. “Seakan-akan saya punya dapur,” tandas Dudung. Meski demikian, Dudung menyebut pembangunan dapur MBG di pesantren tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Sebagai informasi, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) per November 2025 menunjukkan sebanyak 102 yayasan yang tersebar di 38 provinsi terafiliasi dengan parpol hingga lingkaran Prabowo. “Dari 102 yayasan tersebut, terdapat 28 yayasan yang diduga terafiliasi partai politik,” tulis keterangan ICW dikutip Rabu (10/6).
Tak hanya itu, sebelumnya juga Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman telah melaporkan indikasi adanya sejumlah pejabat yang memiliki ratusan dapur MBG ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa kemarin.
Berdasarkan data temuannya, Boyamin melaporkan terdapat pejabat eselon I dan II berinisial IRA dan TSA yang memiliki 20 hingga 100 dapur MBG. Meski demikian, temuan tersebut ia akui masih berstatus dugaan dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. (NAD)
