Jakarta, AFU.ID - Badang Gizi Nasional (BGN) menutup akses bagi pegawai di lingkungan BGN untuk memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena mereka adalah pengambil kebijakan. Langkah ini untuk menghindari konflik kepentingan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, dalam kebijakan baru perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mitra tidak boleh asal membangun dapur hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi kembali pada niat awal yakni memperbaiki kualitas gizi anak bangsa.
"Refocusing benar-benar yang targeted sesuai intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur," ujar dia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
BGN juga akan membuat indeks baru terkait SPPG-SPPG mana saja yang memenuhi standar operasional prosedur dan kualitas yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kepentingan penerima manfaat.
"Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas, nanti kami akan bikin indeks yang baru memenuhi itu ya sudah, begitu poinnya," paparnya.
Ia menegaskan, saat ini pemerintah tengah fokus pada perbaikan tata kelola target penerima manfaat untuk memastikan makanan sampai kepada penerima dan program dijalankan secara transparan.
"Kami ini sekarang bicara pembenahan dulu ya, tahun 2026 ini target penerima manfaat lalu baru bicara dapur. Nanti, kami akan membuat bagaimana agar proses ini setransparan mungkin, ibu dan bapak masyarakat bisa mengakses, turut melihat, dan turut mengawasi karena itu adalah program yang strategis ya," tuturnya.
Agustina juga menyampaikan akan ada penyesuaian anggaran sesuai Rincian Output Bendahara Umum Negara (RO BUN) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dari anggaran Rp268 triliun di tahun 2026 yang kemudian akan dievaluasi dan diefisiensi kembali.
"Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, tetapi yang jelas akan ada efisiensi lagi, mungkin Pak Purbaya (Menteri Keuangan) pernah menyampaikan Rp268 triliun, lalu ke RO BUN itu kemudian di RO direktif itu totalnya sebenarnya Rp43,89 triliun yang memang sudah dilakukan Kemenkeu. Nah, kami exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisiensikan lagi," tuturnya. (ANT/EER)
