JAKARTA, AFU.ID - Ruang diskusi di Akbar Faizal Uncensored mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kehilangan kata, tetapi karena satu kalimat yang meluncur tanpa ragu—dingin, jujur, dan mengguncang.
“Saya mungkin suatu hari akan mati, dan mungkin berakhir seperti Munir. Saya siap untuk itu.”
Kalimat itu datang dari Usman Hamid, di hadapan Akbar Faizal dan Fadhil Alfathan. Ia bukan sekadar pernyataan emosional, melainkan refleksi panjang dari perjalanan advokasi yang tak pernah benar-benar aman.
Nama Munir Said Thalib kembali disebut—bukan sebagai sejarah yang selesai, tetapi sebagai bayang-bayang yang masih mengikuti mereka yang memilih jalan serupa.
Diskusi itu awalnya bergulir dari pertanyaan klasik: mengapa negara dan aparatnya kerap gagal menjembatani perbedaan, hingga benturan terus berulang? Usman menjawab dengan nada yang tenang, tetapi tajam—bahwa orientasi jangka pendek kerap mengalahkan pertimbangan keadilan jangka panjang.
Ia menyinggung bagaimana eksploitasi sumber daya berjalan tanpa kalkulasi utuh. Dari Rembang hingga Papua, dari Morowali hingga hutan-hutan yang mulai gundul, pertumbuhan ekonomi sering dihitung dari angka pemasukan, tetapi mengabaikan apa yang hilang: ruang hidup, ekosistem, hingga martabat masyarakat lokal.
Baginya, aktivis bukan anti-pertumbuhan. Mereka hanya meminta satu hal yang sederhana tetapi sering diabaikan: rasionalitas dan persetujuan. Prinsip seperti free, prior, and informed consent seharusnya menjadi dasar—memberi tahu, berkonsultasi, dan mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum keputusan diambil. Namun dalam praktiknya, kata Usman, kerap yang terjadi justru sebaliknya: kertas kosong, tanda tangan, lalu tanah berpindah tangan.
Di sisi lain, Fadhil Alfathan menyoroti ruang sipil yang semakin menyempit. Bagi generasi muda, kemarahan bukanlah ancaman, melainkan tanda bahwa demokrasi masih hidup. Namun ruang untuk menyalurkan kemarahan itu kini terbatas—baik secara fisik maupun digital, di mana ekspresi bisa dengan cepat dianggap melanggar hukum.
Nama Andrie Yunus kembali hadir dalam percakapan. Aktivis yang kini masih dirawat intensif di rumah sakit itu menjadi simbol nyata dari risiko yang dihadapi. Tubuhnya yang terluka adalah pengingat bahwa perdebatan ide bisa berujung pada kekerasan yang sangat nyata.
Namun bagi Usman, ancaman itu bukan hal baru. Ia bahkan menyinggung tudingan yang kerap dialamatkan padanya—dicap sebagai agen asing, dipertanyakan loyalitasnya. Ia menanggapi dengan tenang: jika memang ada pelanggaran, biarkan pengadilan yang membuktikan.
Yang ia inginkan justru sebaliknya—negara yang kuat, intelijen yang profesional, dan aparat yang mampu melindungi, bukan mencurigai rakyatnya sendiri. Ia menyebut kasus Munir sebagai “duri dalam daging” institusi negara—sesuatu yang harus dicabut, meski menyakitkan, demi kesehatan yang lebih besar.
Di ujung diskusi, suasana kembali hening. Bukan karena kehabisan argumen, tetapi karena semua yang tersisa adalah kesadaran: bahwa perjuangan ini panjang, berisiko, dan tidak selalu berakhir baik.
Namun tetap dijalani.
Sebab bagi mereka yang berdiri di garis ini, mencintai negeri bukan hanya soal kata-kata—tetapi tentang keberanian untuk tetap bersuara, bahkan ketika risiko terburuk sudah di depan mata. (bs)
