AFU.id

Anomali Swasembada Beras, Harga Naik Lebih dari 10% di saat Cadangan Beras Tembus Jutaan Ton

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Harga beras di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 10% di sejumlah daerah meskipun pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada beras dengan cadangan mencapai 5,2-5,4 juta ton. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan perlunya intervensi dari pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga seperti Bone Bolango dan Pohuwato. Meskipun produksi beras nasional diproyeksikan surplus, persoalan distribusi dan intervensi cepat diperlukan agar manfaat dari swasembada dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Anomali Swasembada Beras, Harga Naik Lebih dari 10% di saat Cadangan Beras Tembus Jutaan Ton
Ilustrasi beras. (Foto: Magnific)

JAKARTA, AFU.ID — Harga beras mengalami kenaikan di sejmulah daerah ketika Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeklaim telah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Kenaikan itu menjadi sorotan tajam karena stok cadangan beras mencapai sekitar 5,2-5,4 juta ton. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendistribusian stok dalam menjaga stabilitas harga beras di pelbagai daerah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI, Tomsi Tohir pun meminta pemerintah daerah (pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan intervensi. Ia menyatakan, beras mempunyai bobot besar terhadap inflasi karena menjadi kebutuhan utama sebagian besar masyarakat. “Karena semua (orang, red) makan beras,” ungkapnya, Rabu (19/8/2026).

Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga beras di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13%. Di Kabupaten Pohuwato, kenaikan harga beras juga tercatat mendekati 10% dalam pemantauan pemerintah. Perbedaan itu lantas menunjukkan, tekanan harga masih terjadi di tengah persediaan nasional yang berada pada level tinggi.

Baca Juga

Kondisi tersebut menjadi persoalan yang penyelesaiannya tak cukup dengan memastikan stok nasional tersedia. Persoalan berikutnya adalah bagaimana stok dapat bergerak menuju wilayah yang mengalami tekanan harga. “Jangan tunggu harga naik dulu baru kita berbuat,” tutur Sekjen Kemendagri RI.

Khusus Bone Bolango, Tomsi Tohir meminta Perum Bulog segera berkoordinasi dengan pemda untuk melaksanakan operasi pasar. Intervensi itu agar kenaikan harga tak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap masyarakat. Ia juga berpesan kepada Pemda Bone Bolango agar memastikan penyebab kenaikan melalui pengecekan langsung kondisi pasar dan pasokan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perubahan harga beras dapat memberikan tekanan besar terhadap inflasi nasional. Pada September 2023, inflasi beras tercatat 5,61%, sedangkan Februari 2024 mencapai 5,32%. Data historis itu menunjukkan, stabilitas harga beras tetap penting meskipun produksi nasional berada dalam kondisi relatif kuat.

Kenaikan Harga Beras Naik Uji Efektivitas Distribusi Stok Nasional

Data swasembada menunjukkan produksi beras Januari hingga Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 25,28 juta ton. Produksi itu diperkirakan meningkat menjadi 34,77 juta ton sepanjang 2026 dengan konsumsi nasional sebesar 31,10 juta ton. Dengan demikian, Indonesia diproyeksikan mempunyai surplus beras bersih sekitar 3,67 juta ton pada tahun ini.

Akan tetapi, kenaikan di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa surplus produksi belum otomatis menciptakan harga yang seragam. Stok nasional membutuhkan pendistribusian yang tepat agar daerah dengan tekanan harga memperoleh pasokan dalam waktu cepat. Jika tidak, maka keberhasilan produksi berpotensi tak sepenuhnya terasa pada tingkat konsumen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Sebelumnya, jumlah wilayah dengan kenaikan harga tercatat sebanyak 106 kabupaten/kota. “Sekarang sudah menjadi 120 kabupaten/kota,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga

Perluasan jumlah wilayah tersebut menjadi sinyal, persoalan harga tak hanya berkaitan dengan ketersediaan beras secara nasional. Faktor distribusi, perbedaan pasokan lokal, dan kecepatan intervensi dapat menentukan harga yang masyarakat bayar. Oleh karenanya, capaian produksi perlu berbarengan dengan mekanisme pengendalian harga yang mampu merespons kondisi setiap daerah.

Pemerintah RI mencatat stok beras mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sementara produksi domestik juga berada pada level tinggi. Akan tetapi, kenaikan harga di puluhan hingga ratusan kabupaten/kota menunjukkan masih terdapat celah antara stok nasional dan pasar lokal. Kenaikan harga beras akhirnya menjadi ujian penting apakah swasembada pangan juga mampu menghasilkan stabilitas harga bagi konsumen.

Pemda bersama TPID, Bulog, BPS, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu memperkuat pemantauan dari tingkat produksi hingga pasar. Keberadaan cadangan beras yang besar seharusnya memberikan ruang intervensi sebelum kenaikan harga meluas. Jika kenaikan terus menyebar, keberhasilan swasembada berisiko lebih terlihat pada neraca produksi daripada manfaat langsung yang diterima masyarakat. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita