Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Inflasi Tembus 5,94%, Hidup di Papua Barat 3 Kali Lebih Mahal dari Lampung
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ilustrasi inflasi yang tinggi membuat wilayah di Provinsi Papua Barat sangat tertinggal dan masyarakatnya hidup di garis kemiskinan. (Foto: Gemini AI)
JAKARTA, AFU.ID — Data terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengonfirmasi kenyataan pahit mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia.
Di balik angka inflasi tahunan (year-on-year/Y-on-Y) nasional sebesar level 3,08%, tersimpan jurang ketimpangan geografis yang sangat lebar antarwilayah tanah air.
Sekali lagi, wilayah Indonesia Timur harus menanggung beban ekonomi terberat.
Provinsi Papua Barat menjadi wilayah dengan inflasi tahunan (y-on-y) tertinggi di Indonesia pada Mei 2026, adapun yang terendah adalah Lampung.
“Inflasi y-on-y di Provinsi Papua Barat sebesar 5.94 persen dengan IHK 112,93,” ungkap Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono dalam laporannya, Selasa (2/6/2026).
“Sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Lampung sebesar 1,94 persen dengan IHK 111,84,” sambungnya.
Angka inflasi Provinsi Papua Barat dan Lampung tersebut pun sangat timpang karena perbedaannya lebih dari tiga kali lipat.
Dengan kata lain, laju kenaikan harga barang dan biaya hidup yang harus masyarakat Papua Barat hadapi melonjak hingga tiga kali lipat lebih cepat ketimbang masyarakat Lampung.
Potret Buruk Logistik Nasional dan Subsidi yang Mandul
Ketimpangan ekstrem tersebut pun melempar pertanyaan kritis mengenai efektivitas program logistik nasional.
Begitu pula dengan tata kelola rantai pasok antarpulau yang selama ini pemerintah klaim berjalan baik.
Berdasarkan klaster wilayah di luar Jawa dan Sumatra yang BPS petakan, gejolak harga memang cenderung menumpuk di area pelosok.
Selain Papua Barat yang bertengger di posisi puncak (5,94%), wilayah seperti Kalimantan Tengah (4,56%) dan Papua Pegunungan (4,44%) juga mencatatkan inflasi yang jauh di atas rata-rata nasional.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah Pulau Jawa yang seluruh provinsinya sukses menjaga inflasi di kisaran 2,49% (DKI Jakarta) hingga maksimal 3,49% (Jawa Timur).
Potret tersebut lantas menghadirkan ‘gugatan keadilan sosial’: Mengapa daerah Papua Barat dan pedalaman Papua lainnya terus-menerus menjadi korban inflasi tinggi?
Hal tersebut mengindikasikan, program strategis seperti tol laut maupun subsidi angkutan udara ke wilayah timur belum mampu memotong rantai pendistribusian yang panjang dan mahal.
Ketika pasokan pangan pokok dan barang-barang penting lainnya masih harus didatangkan dari Pulau Jawa, masyarakat Indonesia Timur dipaksa membayar ongkos angkut yang dibebankan langsung pada harga eceran di pasar.
Analisis Dampak
Lompatan inflasi yang menyentuh hampir 6% di Provinsi Papua Barat memicu efek domino yang berbahaya bagi keadilan sosial.
Pendapat rata-rata masyarakat di wilayah luar Pulau Jawa tidak tumbuh secepat laju inflasinya menjadi ancaman kemiskinan baru.
Kenaikan biaya hidup sebesar 5,94% di Provinsi Papua Barat akan langsung menggerus daya beli riil masyarakat setempat.
Bahkan memaksa mereka memangkas pemenuhan gizi dan pendidikan, serta mempercepat peningkatan angka kemiskinan struktural.
Ketimpangan inflasi maupun kesejahteraan antara wilayah barat dan timur juga menciptakan narasi ‘Indonesia Sentris’ yang pemerintah seing gembar-gemborkan menjadi bias.
Warga di ujung timur Indonesia harus terus bergelut dengan harga barang yang semakin tak terjangkau.
Di saat yang sama, warga Lampung atau Jakarta bisa menikmati kestabilan harga kebutuhan pokok.
Daerah dengan tingkat inflasi tinggi dan tak stabil juga menghadirkan ketidakpastian investasi.
Hal tersebut karena para pelaku usaha cenderung menghindari karena mempertimbangkan biaya operasional yang sulit diprediksi.
Akibatnya, roda perekonomian di Provinsi Papua Barat maupun daerah dengan angka inflasi tinggi berpotensi semakin jalan di tempat.
Data IHK dan inflasi periode Mei 2026 tersebut pun tak boleh hanya sekadar deretan angka statistik bagi BPS.
Akan tetapi, data tersebut merupakan rapor merah bagi kementerian terkait dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Jika rantai pasok ke Indonesia Timur tak segera dibenahi dari akarnya, maka sebutan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ akan tetap menjadi angan-angan yang gagal terwujud di bumi Papua. (ADR)
