Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Jejak Burhanuddin Abdullah Jinakkan Inflasi: 3 Kebijakan yang Mengubah Arah BI
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah. (Foto: Ikopin University)
JAKARTA, AFU.ID — Tahun 2005 menjadi salah satu periode paling menantang dalam sejarah perekonomian Indonesia pascareformasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu lonjakan inflasi hingga 17,11%, jauh melampaui sasaran yang ditetapkan pemerintah. Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia (BI) harus mengambil langkah-langkah sulit untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
Saat itu, BI berada di bawah kepemimpinan Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI periode 2003-2008. Berbagai kebijakan yang diambil pada masa itu kemudian menjadi fondasi penting dalam perjalanan kebijakan moneter Indonesia hingga sekarang. Berikut tiga langkah utama yang menjadi tonggak penanganan gejolak ekonomi pada periode tersebut.
1. Mengubah Strategi Pengendalian Inflasi Lewat Inflation Targeting Framework
Perubahan paling mendasar dilakukan pada 1 Juli 2005 ketika BI menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) secara penuh. Melalui kebijakan ini, inflasi ditetapkan sebagai sasaran utama kebijakan moneter. BI mulai mengumumkan target inflasi secara terbuka kepada publik sehingga arah kebijakan menjadi lebih transparan sekaligus membentuk ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, BI Rate dijadikan instrumen utama untuk mengendalikan tekanan inflasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi saat itu, tetapi juga mempertimbangkan proyeksi inflasi di masa mendatang (forward looking). Burhanuddin Abdullah kala itu menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan besar karena inflasi dua digit telah lama melekat dalam persepsi publik.
“Untuk Indonesia, target 5 persen plus minus 1 sudah cukup ketat karena masyarakat masih terbiasa melihat inflasi dua digit. Karena itu perilaku tersebut harus diubah secara bertahap agar inflasi bisa berada pada level satu digit,” ujarnya pada 2007. Ia bahkan berharap Indonesia dapat mencapai tingkat inflasi yang sebanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
2. Berani Menaikkan BI Rate Demi Menahan Lonjakan Harga
Ketika tekanan inflasi semakin besar akibat kenaikan harga BBM, BI mengambil keputusan yang tidak populer, yakni menaikkan suku bunga secara agresif. Pada Desember 2005, BI Rate mencapai 12,75%, salah satu level tertinggi pada periode tersebut. Langkah ini memang berisiko memperlambat pertumbuhan kredit dan konsumsi masyarakat.
Namun, BI memandang kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah lonjakan harga berkembang menjadi inflasi yang lebih luas melalui kenaikan upah maupun ekspektasi masyarakat. Di balik angka suku bunga, terdapat konsekuensi besar terhadap dunia usaha, investasi, hingga daya beli masyarakat. Karena itu, menurut Burhanuddin, kebijakan moneter tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga stabilitas sebagai fondasi utama ekonomi.
3. Memperkuat Sistem Perbankan sebagai Penopang Stabilitas
Selain mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, BI juga memperkuat sektor perbankan agar lebih tahan menghadapi gejolak ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mulai dijalankan sejak 2004. Program ini bertujuan membangun industri perbankan yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya tahan terhadap berbagai guncangan.
Penguatan struktur perbankan, peningkatan kualitas pengawasan, hingga perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Burhanuddin meyakini stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan suku bunga, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Karena itu, penguatan industri perbankan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Ketika Kondisi Membaik, BI Mulai Melonggarkan Kebijakan
Pengetatan moneter tidak berlangsung tanpa akhir. Setelah inflasi mulai terkendali dan kondisi makroekonomi membaik, BI secara bertahap menurunkan BI Rate. Pada Februari 2007, BI memangkas suku bunga dari 9,50% menjadi 9,25%, disusul penurunan menjadi 8,75% pada Agustus 2007. Saat itu Burhanuddin menjelaskan bahwa ruang pelonggaran mulai terbuka seiring membaiknya inflasi, stabilitas nilai tukar, serta meningkatnya aktivitas investasi dan ekspor.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter bersifat dinamis. Ketika tekanan tinggi, bank sentral harus berani mengambil langkah pengetatan. Namun ketika kondisi mulai stabil, ruang pertumbuhan kembali dibuka melalui penurunan suku bunga.
Warisan Kebijakan yang Masih Relevan
Masa kepemimpinan Burhanuddin Abdullah bukan hanya diingat karena keberhasilannya menghadapi tekanan ekonomi 2005. Periode tersebut juga menjadi fase penting transformasi BI menuju bank sentral modern yang mengedepankan transparansi, kredibilitas kebijakan, dan penguatan sistem keuangan. Penerapan Inflation Targeting Framework, penggunaan BI Rate sebagai instrumen utama kebijakan moneter, serta penguatan industri perbankan menjadi fondasi yang hingga kini masih mewarnai arah kebijakan Bank Indonesia.
Ketika nilai tukar rupiah atau inflasi kembali menjadi perhatian publik, pengalaman Indonesia pada pertengahan dekade 2000 menunjukkan bahwa menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup dilakukan dengan satu kebijakan. Dibutuhkan kombinasi antara pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga yang terukur, sistem perbankan yang kuat, serta komunikasi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. (ADR)
