JAKARTA, AFU.ID — Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membela keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia menyamakan pelibatan kedua institusi bersenjata itu dengan bantuan distribusi pompa air kepada petani ketika dirinya masih berada di Kementerian Pertanian. Namun, peran TNI dan Polri dalam MBG tidak hanya sebatas membantu pengiriman barang ke daerah. Polri sendiri telah membangun 1.415 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG hingga pertengahan 2026.
“Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu, melibatkan semua pihak,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia mencontohkan pelibatan TNI dan Polri ketika pemerintah harus menyalurkan sekitar 70.000 pompa air kepada petani pada musim kemarau. Menurut dia, bantuan kedua institusi dibutuhkan karena Kementerian Pertanian saat itu tidak mempunyai anggaran khusus untuk biaya distribusi. “Kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Ongkos untuk membaginya tidak ada,” ujarnya.
Sudaryono kemudian memilih tidak menjelaskan lebih jauh batas keterlibatan TNI dan Polri dalam program MBG. Ia hanya mengatakan seluruh pihak perlu dilibatkan agar program berjalan baik dan mencapai sasaran. Pernyataan tersebut belum menjawab apakah TNI dan Polri hanya membantu distribusi, menyediakan lahan, membangun dapur, atau turut mengelola anggaran serta operasional harian. BGN sebelumnya menyebut kedua institusi memang dilibatkan dalam tata kelola dan kegiatan operasional MBG.
Skala keterlibatan Polri jauh lebih besar dibandingkan sekadar mengantar makanan atau peralatan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG hingga akhir 2026. Hingga Juni 2026, jumlah yang telah dibangun mencapai 1.415 unit dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian dapur telah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam persiapan atau tahap pembangunan.
TNI juga telah membangun jaringan dapur MBG melalui satuan-satuannya di daerah. Pada September 2025, Panglima TNI meresmikan 339 SPPG yang dikelola melalui jajaran TNI di berbagai wilayah. Sebelumnya, puluhan ribu personel disebut telah memperoleh pelatihan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan itu menunjukkan peran institusi keamanan telah masuk ke pembangunan dan operasional dapur, bukan hanya membantu pengiriman makanan.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya mengkritik keistimewaan yang diberikan kepada TNI dan Polri dalam pengelolaan SPPG. BGN membatasi mitra umum maksimal mengelola 10 dapur, tetapi pembatasan tersebut disebut tidak berlaku bagi TNI dan Polri. ICW menilai kondisi itu menciptakan perlakuan tidak setara dan memperluas institusi keamanan ke pekerjaan yang seharusnya dapat dijalankan lembaga sipil.
Keterlibatan TNI dan Polri juga menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kedua institusi tidak meminta setoran dari pengelola dapur MBG. Prabowo mengakui program tersebut telah dimasuki pihak yang berusaha mengambil keuntungan secara melawan hukum. Peringatan itu menunjukkan banyaknya institusi yang terlibat tidak otomatis membuat pengawasan program menjadi lebih kuat.
Sudaryono mengatakan sasaran utama MBG adalah memastikan anak memperoleh makanan aman dan bergizi serta menggerakkan ekonomi lokal. Ia ingin pasokan bahan pangan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro di sekitar dapur. Namun, kepala BGN yang baru itu belum menjelaskan pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, maupun sistem audit terhadap ribuan dapur yang dibangun TNI dan Polri. Penjelasan tersebut dibutuhkan agar alasan “melibatkan semua pihak” tidak membuat tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan justru menjadi kabur. (RHU)
