JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah akan kembali menggulirkan Program Magang Nasional atau MagangHub bagi lulusan baru diploma dan sarjana. Program senilai Rp4,14 triliun itu diklaim sebagai jawaban atas kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan dunia industri kini tidak lagi cukup hanya melihat ijazah. Menurut dia, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap menghadapi perubahan teknologi.
“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” kata Afriansyah dalam keterangan tertulis, Senin, (15/6/2026).
Afriansyah menyebut ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja. Lulusan juga harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu,” ujarnya.
Pemerintah menilai Magang Nasional dapat menjembatani kesenjangan keterampilan dan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini ditujukan untuk mempercepat transisi lulusan baru dari kampus ke dunia kerja.
Peserta program disebut akan memperoleh uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.
Afriansyah mengatakan sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sertifikat itu disebut dapat menjadi bukti bahwa tenaga kerja memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri.
Namun, besarnya anggaran Magang Nasional membuat program ini perlu diuji lebih jauh. Pemerintah tidak cukup hanya menjanjikan uang saku, pendampingan, dan sertifikat, tetapi juga harus menunjukkan seberapa besar program ini benar-benar membuka jalan kerja bagi lulusan baru.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 4,68 persen. Meski disebut membaik, angka itu belum menghapus persoalan lulusan baru yang sulit terserap karena kompetensinya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri.
Tantangan pasar kerja juga semakin berat akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan. Kondisi ini membuat kebutuhan kompetensi baru berubah lebih cepat dibanding kemampuan kampus dan lembaga pelatihan dalam menyesuaikan kurikulum.
Afriansyah mendorong perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja dan dunia industri. Menurut dia, kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” kata Afriansyah.
Program Magang Nasional akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjawab masalah skill gap lulusan baru. Jika tidak disertai data serapan kerja, kualitas perusahaan mitra, dan evaluasi terbuka, program Rp4,14 triliun itu berisiko hanya menjadi program baru yang menambah sertifikat tanpa menjawab akar masalah pengangguran lulusan. (RHU)
