JAKARTA, AFU.ID - Dalam perbincangan hangat di kanal Akbar Faizal Uncensored, Akbar Faizal mengangkat isu mendasar tentang budaya politik Indonesia bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Diskusi berkembang dari soal mekanisme politik hingga keberanian pemerintah menulis ulang sejarah nasional.
Akbar menyoroti kecenderungan elite politik yang, menurutnya, terlalu menyerahkan diri pada “mekanisme” tanpa membangun karakter budaya politik yang beradab. Ia mempertanyakan: mekanisme siapa yang sebenarnya berjalan? Sebab dalam praktiknya, sering kali kebijakan yang dinilai melanggar logika dan adab tetap dipertahankan atas nama prosedur dan kepentingan.
Fadli Zon merespons dengan refleksi historis. Menurutnya, pascareformasi Indonesia mengalami euforia demokrasi yang sangat cepat. Demokrasi dan liberalisasi ekonomi datang hampir bersamaan, bahkan disebutnya seperti “template” dari luar yang dicangkokkan begitu saja. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi dampaknya.
Ia mencontohkan Pemilu 1999, ketika lebih dari 100 partai mendaftar—sebuah fase yang ia ibaratkan seperti “membuka kotak Pandora”. Dalam pandangannya, demokrasi memang pilihan bangsa, tetapi kedewasaan dalam berpolitik harus terus dibangun. Pertarungan politik boleh keras, namun tidak semestinya melukai secara personal.
Fadli juga menyinggung pendekatan Presiden Prabowo Subianto yang merangkul rival politiknya, seraya mengaitkannya dengan konsep “team of rivals” yang pernah dilakukan Abraham Lincoln. Menurutnya, langkah itu justru menunjukkan upaya meredam polarisasi dan membangun stabilitas.
Kontroversi Penulisan Sejarah Nasional
Di bagian lain diskusi, Akbar menyinggung kebijakan Fadli Zon yang dinilai “berani” terkait proyek penulisan sejarah nasional resmi. Kebijakan tersebut menuai gugatan dan kritik dari sejumlah pihak yang khawatir akan adanya distorsi atau kepentingan politik.
Fadli menegaskan bahwa alasan utama proyek itu sederhana: Indonesia sudah lama tidak menulis sejarah nasional secara komprehensif. Ia menyebut terakhir kali penyusunan besar dilakukan melalui “Sejarah Nasional Indonesia” yang dipimpin Sartono Kartodirdjo, serta proyek “Indonesia dalam Arus Sejarah” pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, belum ada karya komprehensif yang merangkum perjalanan bangsa secara runut hingga periode terkini, termasuk masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan transisi ke pemerintahan Prabowo.
Ia menegaskan, penulisan sejarah tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, melainkan oleh 125 sejarawan dari 34 perguruan tinggi. Pemerintah, katanya, hanya memfasilitasi. “Yang menulis sejarah itu bukan saya, tapi para sejarawan,” ujarnya.
Bagi Fadli, otoritas keilmuan tetap berada di tangan akademisi. Setiap penulisan harus berbasis data, riset, dan metodologi ilmiah. Ia juga membuka ruang bahwa siapa pun, termasuk Akbar Faizal, berhak menulis sejarah di era keterbukaan saat ini.
Diskusi itu pada akhirnya menegaskan satu hal: demokrasi bukan sekadar prosedur dan mekanisme, tetapi juga soal budaya, adab, dan kedewasaan kolektif. Dan dalam konteks kebudayaan, sejarah menjadi salah satu fondasi penting untuk membentuk arah dan identitas bangsa ke depan. (*)
