JAKARTA, AFU.ID - Era pemerintahan Presiden Prabowo disebut sebagai babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat hadir dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored bersama Akbar Faizal.
Menurut Fadli, kepemimpinan Prabowo Subianto adalah mandat rakyat yang kini tengah dijalankan sesuai arah baru pemerintahan.
“Kalau saya melihatnya seperti membaca buku. Chapter ini sudah habis, kita buka chapter baru,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintahan sebelumnya adalah bagian dari bab yang telah selesai. “It’s over,” kata Fadli, merujuk pada era Joko Widodo.
Dalam perbincangan itu, Fadli menyinggung perlunya penataan ulang narasi sejarah, termasuk istilah “Orde Lama”. Ia menyebut, Presiden pertama RI, Sukarno, tidak pernah menyebut pemerintahannya dengan istilah tersebut.
“Justru kita mau memperbaiki narasi tentang Orde Lama,” katanya.
Diskusi keduanya berlangsung hangat, diselingi nostalgia perdebatan mereka saat sama-sama duduk di DPR, namun tetap dalam bingkai substansi. Fadli membandingkan peran legislatif dan eksekutif. Menurutnya, di eksekutif, gagasan bisa langsung dieksekusi.
“Kalau di DPR kita mengawasi, budgeting, legislasi. Tapi di eksekutif kita bisa menjalankan langsung gagasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga memamerkan sejumlah karya dan koleksi pribadinya, mulai dari buku kartu pos era Hindia Belanda, riset keramik Tiongkok temuan Sungai Musi, hingga buku tentang keris dan wayang Nusantara. Ia mengaku telah lama menekuni dunia literasi dan mengoleksi ribuan artefak budaya.
Akbar Faizal pun menyinggung latar akademik Fadli sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia pada 1994 dari jurusan Sastra Rusia. Fadli bercerita, minatnya pada Rusia bermula dari kegemarannya membaca karya-karya sastra seperti Dostoyevski dan Tolstoy.
Di penghujung perbincangan, keduanya mengenang rivalitas politik pada Pilpres 2014—ketika Fadli berada di barisan Prabowo, sementara Akbar mendukung Jokowi. Meski pernah berada di kubu berbeda, keduanya sepakat bahwa perdebatan saat itu berlangsung substansial.
Fadli menegaskan, selama menjadi anggota DPR, ia tetap menjalankan fungsi kritik, termasuk ketika partainya bergabung dengan pemerintahan. Ia juga menyoroti kiprahnya dalam diplomasi parlemen, termasuk advokasi isu Palestina dan peran di berbagai forum internasional.
Bagi Fadli, diskursus kebudayaan dan politik harus terus dirawat melalui “disiplin percakapan”—sebuah istilah yang ia kutip dari pemikiran klasik tentang pentingnya dialog dalam membangun peradaban.
“Untuk mencapai puncak kebudayaan, kita harus sering bercakap-cakap,” ujarnya. (*)
