JAKARTA, AFU.ID - Di sebuah percakapan yang berjalan tenang namun sarat ketegangan intelektual, Akbar Faizal Uncensored menghadirkan Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, untuk membedah soal yang kerap membuat bangsa ini saling curiga: sejarah. Bukan sejarah sebagai deretan tanggal, tetapi sejarah sebagai ingatan kolektif—yang mudah tergelincir, mudah dimanipulasi, dan kerap dijadikan alat legitimasi.
Akbar Faizal membuka dengan kegelisahan mendasar. Ketika negara menjadi otoritas penulisan sejarah, bagaimana menjamin agar “keseleo narasi” tidak membahayakan sejarah bangsa itu sendiri? Fadli menjawab dengan satu kata kunci: koreksi. Ia mencontohkan istilah “Orde Lama” yang, menurutnya, bukan lahir dari era Soekarno, melainkan label yang diberikan Orde Baru. Bung Karno, tegas Fadli, tak pernah menyebut dirinya hidup di Orde Lama. Istilah itu muncul belakangan, setelah Orde Baru lahir dan membutuhkan lawan historis.
Di titik itu, Fadli mengusulkan penataan ulang narasi: bukan menghapus, tetapi menormalisasi. Ia menyebut era Bung Karno lebih tepat dipahami sebagai “orde dasar”, masa peletakan fondasi bangsa. Bukan tanpa resistensi. Ia mengingat penolakan keras, termasuk dari PDI Perjuangan dan Puan Maharani, ketika wacana itu pernah dilempar ke ruang publik. Namun bagi Fadli, sejarah yang netral bukan sejarah yang steril dari kritik, melainkan sejarah yang proporsional—memberi ruang pada program, capaian, juga kelemahan.
Percakapan lalu bergeser ke keberanian menulis kebenaran. Akbar menyinggung karakter penulisan sejarah di Indonesia yang kerap gamang, takut menyebut pahit. Fadli mengakui, para sejarawan memang bekerja dalam tim, berdialog, berdebat, dan tak selalu berani. Namun ia menegaskan satu batas: negara tidak boleh mengintervensi isi. Pemerintah, katanya, hanya menginginkan satu “tone” positif untuk kepentingan nation building, sementara detail kritik dan sisi gelap tetap menjadi wilayah akademik.
Contoh yang ia angkat memancing diskusi panjang: mitos “350 tahun dijajah Belanda”. Fadli menyebut keberanian baru bangsa ini untuk mengakui bahwa Indonesia, sebagai negara, bahkan belum ada selama rentang itu. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan, dengan pengalaman yang berbeda-beda—Aceh, Jawa, Bali, Sulawesi, Lombok—masing-masing punya cerita perlawanan, kolaborasi, bahkan pengkhianatan. Di sinilah, menurutnya, fokus sejarah harus digeser: dari narasi ketertindasan ke narasi perlawanan.
Di ujung percakapan, Fadli menautkan sejarah dengan kebudayaan dan kekuasaan. Ia menyebut “infrastruktur makna” sebagai fondasi legitimasi, merujuk pada gagasan Benedict Anderson tentang imagined communities. Indonesia, katanya, bukan sekadar nation state, melainkan civilizational state—negara peradaban dengan 1.340 etnis, ratusan bahasa, dan warisan budaya yang tak terhitung. Di dunia yang, meminjam ungkapan Prabowo Subianto, sedang “sakit”, nasionalisme harus dibangun bukan dari kebencian, melainkan dari pemahaman jujur atas sejarah.
Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan kaku. Yang tertinggal justru pertanyaan: apakah bangsa ini siap menatap cermin sejarahnya sendiri—apa adanya, tanpa kosmetik ideologi, tanpa ketakutan pada kebenaran? (bs)
