JAKARTA, AFU.ID - Di studio Akbar Faizal Uncensored, percakapan dengan Fadli Zon mengalir bukan sebagai wawancara teknokratis, melainkan sebagai perenungan panjang tentang kebudayaan—tentang masa lalu yang kerap dielu-elukan, masa kini yang sering kikuk, dan masa depan yang belum sepenuhnya berani dibayangkan. Akbar Faizal memulai dengan kegelisahan personal: puluhan tahun hidup di komunitas seni membuatnya bangga pada identitas budaya—Bugis, Jawa, dan lainnya—namun sekaligus resah karena cara pandang kebudayaan kita terasa terlalu sering menoleh ke belakang, seolah kemajuan hanya milik sejarah, bukan agenda hari esok.
Fadli Zon menanggapi dengan satu garis tegas: masa lalu, masa kini, dan masa depan tak bisa dipisahkan. Dari manik-manik Jawa Timur yang ditemukan di makam abad ke-6 di Korea, lukisan gua purba di Sulawesi, hingga Borobudur yang “sangat advance” pada zamannya, Indonesia disebutnya pernah berada di garis depan peradaban. Bahkan nama Karaeng Pattingalloang dari Makassar—yang memperdebatkan Copernicus dan Ptolemaeus serta merancang teleskop—menjadi pengingat bahwa rasa ingin tahu dan keberanian intelektual pernah bersemi di nusantara.
Dari sana, diskusi bergerak ke lompatan. Bukan lompatan kosong, melainkan yang berangkat dari kebutuhan sehari-hari: sampah menjadi energi, teknologi sebagai perpanjangan kearifan lokal, dan kebudayaan sebagai laboratorium raksasa. Fadli menautkan ini dengan penekanan pemerintah pada STEM, beasiswa, dan iklim penemuan—curiosity sebagai mesin kemajuan. Ia mengaitkan perjalanan teknologi musik dari gramofon hingga digital sebagai metafora: inovasi lahir dari kesabaran merawat proses, bukan sekadar memuja hasil.
Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli memaparkan mandat konstitusional Pasal 32 UUD 1945—memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Ia berbicara tentang perlindungan yang tangible dan intangible, diplomasi budaya, manajemen talenta, hingga ekosistem seni yang hidup. Museum yang dulu dipinggirkan kini dipoles sebagai etalase peradaban; pengunjung melonjak, narasi diperbaiki, dan daerah didorong mengikuti. Cagar budaya nasional ditambah, bukan sekadar dihitung, tapi dirawat agar berdaya.
Percakapan lalu menyentuh sisi rawan: keraton, konflik internal, dan politik yang menyusup ke ruang budaya. Fadli menegaskan posisi negara—hadir menjaga cagar, bukan menghidupkan kembali kerajaan sebagai kekuasaan politik. NKRI final. Budaya tak boleh menjadi alasan perpecahan. Justru di tengah gejolak geopolitik global, persatuan disebutnya sebagai modal paling sunyi namun paling menentukan.
Di akhir, Akbar Faizal menutup dengan harapan yang nyaris menjadi doa: kebudayaan tak dirajut dari nostalgia semata, melainkan dari keberanian mengolah warisan menjadi daya cipta. Dalam percakapan yang panjang dan jujur itu, kebudayaan tidak berdiri sebagai ornamen, melainkan sebagai jalan—menuju masa depan yang tak tercerabut dari akar, tapi juga tak takut melompat. (bs)
