JAKARTA, AFU.ID - Ruang diskusi itu panas, bukan karena lampu studio, tapi karena angka yang melayang: Rp1.000 triliun. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, perbincangan soal calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS berubah jadi adu argumentasi yang telanjang—tentang kelayakan, rekam jejak, dan transparansi.
Host Akbar Faizal tak memberi karpet empuk. Ia menekan langsung: dari sepuluh nama yang beredar, siapa yang layak mengawasi dana jumbo itu? Abdul Gofur—calon Dewas BPJS Kesehatan—tak mengunyah kata. Ia menyebut dua nama dari unsur pekerja yang menurutnya “tidak layak”. Alasannya sederhana tapi tajam: tak ada rekam jejak pengawasan jaminan kesehatan.
“Kalau kita cek saja rekam jejaknya,” ujar Abdul Gofur, menyodorkan pembanding atas dirinya yang mengaku punya jejak advokasi dan kritik kebijakan BPJS. Ia menegaskan, persoalannya bukan pada pribadi, melainkan proses. “Bagaimana kita bisa menyatakan mereka mampu kalau proses yang dilaluinya tidak transparan?”
Di sisi lain, Akbar mengingatkan: BPJS Kesehatan bukan hanya mengurus pekerja. Ada pensiunan, ada keluarga, ada publik luas. “Jangan egois,” celetuknya, setengah menguji, setengah menantang. Ia mencoba menjaga forum tetap adil—tak ingin dua nama yang disebut merasa “dihakimi” tanpa ruang klarifikasi.
Diskusi merembet ke isu politisasi dan afiliasi partai. Abdul Gofur sempat menyinggung nama yang dikaitkan dengan partai politik dan mempertanyakan independensi. Namun lagi-lagi, fokusnya ia kembalikan pada pansel: proses seleksi dinilai tak transparan, tak akuntabel, dan tak memberi alasan jelas bagi peserta yang gugur.
Timboel Siregar dari BPJS Watch menguatkan bahwa tata kelola lembaga sebesar BPJS—dengan dana yang disebut menyentuh angka fantastis—tak boleh diserahkan pada mekanisme yang menyisakan tanda tanya. Sementara Abdul Gofur menegaskan, gugatannya spesifik pada Dewas BPJS Kesehatan, bukan ketenagakerjaan, karena di situlah ia mencalonkan diri.
Isu lain ikut mencuat: inisiatif satu data oleh anggota DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, terkait jutaan peserta yang dinonaktifkan. Hak publik atas jaminan kesehatan menjadi latar besar yang tak bisa diabaikan.
Di ujung diskusi, satu kalimat menggantung: “Kami tidak diberi tahu kenapa tidak lolos.” Di situlah genitnya persoalan ini—antara layak dan lolos, antara kompetensi dan koneksi. Di meja Akbar, kursi Dewas bukan sekadar jabatan. Ia jadi cermin: seberapa jernih negara memilih pengawas bagi uang rakyatnya sendiri. (bs)
