Saiful Mujani: Masyarakat Makin Takut Bicara Politik di Era Prabowo

JAKARTA, AFU.ID — Rasa takut masyarakat untuk berbicara soal politik dinilai semakin menguat. Survei Saiful Mujani Research Center and Consulting (SMRC) mencatat persepsi publik terhadap kebebasan berbicara terus menurun sejak Presiden Prabowo Subianto mulai memimpin.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa awal Reformasi ketika ruang kebebasan berpendapat dinilai jauh lebih terbuka. Menurutnya, tingkat kebebasan berbicara politik kini mengalami penurunan yang cukup tajam. "Pada awal reformasi, kalau dibuat skala dari 0 sampai 10, skornya tujuh. Sekarang hanya mendapatkan angka tiga," kata Saiful saat memberikan sambutan dalam Konferensi Republik di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Survei SMRC pada Maret 2026 menunjukkan sekitar tiga dari sepuluh responden mengaku takut membicarakan politik secara terbuka. Saiful menilai temuan itu mencerminkan semakin sempitnya ruang masyarakat untuk menyampaikan pandangan politik secara bebas.

Penilaian tersebut juga diperkuat oleh indikator Varieties of Democracy (V-Dem) yang mengukur tingkat kebebasan berekspresi di berbagai negara. Berdasarkan analisis V-Dem, skor kebebasan Indonesia yang sempat berada di kisaran tujuh pada periode 2000–2010 kini turun menjadi sekitar empat pada 2025.

Menurut Saiful, penurunan itu tidak hanya terlihat dari meningkatnya rasa takut berbicara politik. Masyarakat juga dinilai semakin khawatir terhadap potensi kesewenang-wenangan aparatur negara maupun pelanggaran terhadap konstitusi. Temuan tersebut sejalan dengan survei nasional SMRC dan Lembaga Survei Indonesia yang dipaparkan pada April 2026. Sejak Oktober 2024, sebanyak 51 persen responden menilai masyarakat mulai takut membicarakan politik, lalu meningkat menjadi 53 persen pada Maret 2026.

Konferensi Republik yang menjadi tempat Saiful menyampaikan hasil survei itu semula dijadwalkan berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Salemba. Namun kegiatan dipindahkan ke kawasan Cikini setelah pihak kampus menyatakan acara tersebut tidak memenuhi prosedur administrasi yang berlaku. (RAI)