AFU.id

1.617 Formasi Pengawas Jaminan Produk Halal Dibuka, Unit Kerja Ini Dapat Karpet Merah

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Sebanyak 1.617 formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal akan dibuka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Formasi ini terdiri dari tiga tingkat jabatan, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya, yang bertugas memantau dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat skema peralihan bagi PNS yang bertugas di Satuan Tugas Halal untuk bergabung dengan formasi ini melalui proses penyesuaian jabatan atau inpassing, guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan di bidang jaminan produk halal.

1.617 Formasi Pengawas Jaminan Produk Halal Dibuka, Unit Kerja Ini Dapat Karpet Merah
Perwakilan Kemenag RI menerima persetujuan 1.617 formasi Pengawas Jaminan Produk Halal dari KemenPANRB RI. (Foto: Kemenag RI)

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 1.617 formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal akan segera dibuka. Kepastian itu setelah mendapat restu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI). Yang mana, persetujuan itu menjadi upaya Pemerintah RI dalam rangka memperkuat implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Melansir website Kementerian Agama (Kemenag) RI, Sabtu (8/8/2026), terdapat tiga tingkatan dalam formasi tersebut. Rinciannya adalah 897 Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama, 438 Ahli Muda, dan 282 Ahli Madya. Ketiga jabatan fungsional itu akan membina, memantau, dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal di seluruh Indonesia.

Kemenag RI pun menyiapkan skema peralihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Satuan Tugas (Satgas) Halal untuk bergabung. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam, yakni Lubeha, yang menyampaikannya secara langsung. Satgas Halal sendiri merupakan unit kerja bentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tersebar di berbagai daerah.

Baca Juga

Lubeha menyatakan, skema peralihan tersebut sangat memungkinkan terlaksana melalui inpassing alias penyesuaian jabatan bagi PNS. Ia menilai, kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi Kemenag RI terhadap aparatur yang telah menjalankan tugas sebagai Satgas Halal. Harapannya, penyesuaian jabatan dapat memberikan kepastian pengembangan karier dan memperkuat profesionalitas.

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI lantas melibatkan berbagai unit kerja dalam melaksanakan proses inpassing. Di antaranya Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal, BPJPH, dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag RI di tingkat provinsi. “Inpassing ini bukan mengangkat pegawai baru, tetapi merupakan penyesuaian dari pelaksana atau administrasi ke Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal,” ungkap Lubeha.

Proses inpassing sendiri mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal. Yang mana, aturan itu memberikan karpet merah kepada PNS Satgas Halal untuk mengisi kebutuhan 1.617 formasi. Prosesnya mempertimbangkan golongan dan pangkat aparatur dengan jenjang jabatan fungsional yang akan dituju. Dengan demikian, penempatan ke dalam jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, maupun Ahli Madya akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Jadwal Seleksi Pengawas Jaminan Produk Halal

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI lantas menyiapkan perangkat dan mekanisme pendaftaran inpassing. Persiapan itu agar proses administrasi dapat berjalan tertib dan memberikan kemudahan bagi PNS Satgas Halal yang memenuhi persyaratan. Adapun tahapan dan jadwal seleksinya ditargetkan rampung pada akhir September 2026 mendatang.

Lubenah menegaskan, penguatan aparatur pengawas sangat penting di tengah kian berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian kehalalan produk. Oleh karenanya, profesionalitas pengawas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan jaminan produk halal. “Penyesuaian jabatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Satgas Halal untuk terus memberikan dampak positif di masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga

Sementara itu, M Fuad Nasar selaku Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag RI turut memberikan komentar. Ia menyampaikan, Pengawas Jaminan Produk Halal tak hanya bertugas memastikan kebijakan wajib sertifikasi berjalan sesuai ketentuan. Selain pengawasan, pejabat fungsional itu harus memberikan edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

M Fuad Nasar menyatakan, negara perlu memastikan pelaku usaha tetap mematuhi ketentuan yang berlaku agar kepercayaan masyarakat terjaga. Pengawasan hingga pelosok daerah pun sangat penting lantaran jumlah pelaku usaha terus bertambah dan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal semakin luas. “Jabatan fungsional merupakan garda terdepan dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag RI ini menambahkan, kualitas SDM juga sangat menentukan keberhasilan implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Oleh karenanya, Pengawas Jaminan Produk Halal harus mempunyai kompetensi dasar, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Sebab pengawasan yang efektif memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang telah dinyatakan halal. “Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk Indonesia akan tercapai,” papar M Fuad Nasar. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita