Siapa Abdul Karim Raed Miqdad? Jejak Ulama Palestina yang Dideportasi RI, Kini Terseret Kasus Terorisme di Siprus

22 Juli 2026 | 15.39 WIB

Penulis: Erik Erfinanto

Ringkasan Berita

Abdul Karim Raed Miqdad, seorang warga negara Palestina, dideportasi oleh Pemerintah Indonesia ke Siprus setelah ditangkap dalam penyelidikan yang terkait dengan tindak pidana terorisme dan kejahatan lintas negara, yang diidentifikasi melalui Red Notice Interpol. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses hukum ini tidak memiliki kaitan dengan agama atau politik, organisasi-organisasi Palestina menggambarkannya sebagai ulama dan pendakwah yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang dasar hukum penangkapannya dan hak-haknya sebagai tersangka, dengan perhatian juga dari Majelis Ulama Indonesia mengenai prosedur hukum yang diikutinya.

Siapa Abdul Karim Raed Miqdad? Jejak Ulama Palestina yang Dideportasi RI, Kini Terseret Kasus Terorisme di Siprus — Pemerintah Indonesia mendeportasi Abdul Karim Raed Miqdad. (EER)

Jakarta, AFU.ID – Nama Abdul Karim Raed Miqdad mendapat perhatian publik setelah Pemerintah Indonesia menangkap lalu mendeportasi warga negara Palestina berusia 41 tahun itu ke Republik Siprus. Di Indonesia, ia dikenal tinggal bersama istri warga negara Indonesia dan anak-anaknya. Namun di Siprus, ia dicari melalui Red Notice Interpol dalam penyelidikan kasus yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan kejahatan lintas negara.

Kasus ini memunculkan dua narasi berebda. Pemerintah Indonesia menegaskan Abdul Karim merupakan subjek Red Notice Interpol dalam perkara Transnational Organized Crime atau kejahatan lintas negara yang terorganisir. Sebaliknya, sejumlah organisasi Palestina menyebutnya sebagai ulama sekaligus pendakwah yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan menyuarakan kekhawatiran bahwa proses hukum tersebut dapat berujung pada ekstradisi ke Israel.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penanganan Abdul Karim sama sekali tidak berkaitan dengan agama, politik, maupun hak asasi manusia. Menurut Yusril, Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Siprus. Karena itu, proses penyerahan dilakukan melalui mekanisme Red Notice Interpol yang diajukan National Central Bureau (NCB) Interpol Nikosia.

Ia menegaskan Interpol hanya menerbitkan Red Notice setelah melalui proses verifikasi, termasuk memastikan perkara tersebut tidak bermotif politik, agama, maupun pelanggaran hak asasi manusia. "Ekstradisi itu dilakukan atas permintaan Republik Siprus melalui Interpol," kata Yusril. Meski demikian, Yusril mengaku tidak dapat mengungkap rincian tindak pidana yang disangkakan kepada Abdul Karim karena merupakan kewenangan otoritas Siprus.

Abdul Karim Raed Miqdad Versi Media Arab

Di sisi lain, organisasi-organisasi Palestina justru mengenal Abdul Karim dengan identitas yang berbeda. Asosiasi Ulama Palestina (Palestinian Scholars Association) menyatakan Abdul Karim merupakan salah satu anggotanya dan aktif dalam dakwah serta pendidikan Islam. Namun organisasi tersebut tidak banyak mempublikasikan riwayat pendidikan maupun perjalanan akademiknya.

Media-media berbahasa Arab, termasuk Al Jazeera Arabic, juga menyebut Abdul Karim sebagai seorang aktivis Palestina. Keluarganya menyatakan ia dikenal vokal membela perjuangan Palestina, terutama setelah perang di Gaza, dan membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Keluarga Abdul Karim juga mempertanyakan dasar hukum penangkapannya. Mereka menyebut dokumen yang mereka pelajari tidak menjelaskan secara rinci fakta maupun alat bukti yang mendasari tuduhan tersebut dan meminta Siprus menjamin hak Abdul Karim untuk memperoleh pengacara, menghubungi keluarga, serta mendapatkan proses peradilan yang adil.

Meski Pemerintah Indonesia belum membuka detail perkara, sejumlah media Siprus mengaitkan Abdul Karim dengan penyelidikan besar yang dilakukan Kepolisian Siprus di Kota Larnaca. Penyelidikan itu bermula dari penggerebekan di kawasan Governor's Beach dan Kamares yang menemukan berbagai bahan kimia, termasuk amonium nitrat. Temuan tersebut kemudian berkembang menjadi penyelidikan dugaan jaringan terorisme.

Menurut informasi yang dipublikasikan media Siprus, sejauh ini sedikitnya empat tersangka telah diproses dalam perkara tersebut. Mereka menghadapi 12 dakwaan, antara lain terorisme, konspirasi melakukan kejahatan, serta kepemilikan bahan peledak.

Penyidik Siprus menduga kelompok tersebut tengah merencanakan serangan terhadap kepentingan Israel di Siprus setelah menerima instruksi dari luar negeri.

Dalam penyelidikan yang sama, dua tersangka berusia 32 tahun dan 38 tahun ditahan, sementara seorang tersangka berusia 54 tahun kemudian dibebaskan dengan jaminan setelah pengadilan menilai alasan penahanannya tidak lagi cukup. Seorang kerabat salah satu tersangka juga sempat diamankan tetapi akhirnya dibebaskan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan.