AFU.id

Kontroversi Deportasi Aktivis Palestina Abdul Karim, Beda Pendapat Kemenkumham dan MUI Berujung Saling Memahami

Bagikan:

Penulis: Erik Erfinanto

Ringkasan Berita

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan klarifikasi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait deportasi Abdul Karim Raeq Miqdad, warga negara Palestina yang diduga akan diserahkan ke Israel. Yusril menjelaskan bahwa deportasi tersebut dilakukan berdasarkan red notice Interpol dan bukan berkaitan dengan kasus terorisme, melainkan merupakan perkara pidana individual yang berada dalam yurisdiksi Siprus. Ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap Palestina dan memastikan bahwa Abdul Karim tidak akan diserahkan kepada negara ketiga setelah tiba di Siprus, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Siprus.

Kontroversi Deportasi Aktivis Palestina Abdul Karim, Beda Pendapat Kemenkumham dan MUI Berujung Saling Memahami
Yusril Ihza Mahendra di MUI menjelaskan duduk perkara deportasi Abdul Karim Raeq ke Siprus. (FOTO AFUID)

Jakarta, AFU.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan klarifikasi soal deportasi seorang warga negara Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad. Beredar rumor di bahwa Abdul Karim akan diserahkan ke Israel setelah sampai di Siprus, negara yang mengeluarkan red notice interpol itu.

Polemik ini ramai karena terjadi silang pendapat antara pernyataan resmi Indonesia dengan keyakinan beberapa kelompok masyarakat terkait status Abdul Karim. Menurut pemerintah RI, dia adalah buronan interpol, tidak terkait dengan kasus terorisme, dan bukan merupakan ulama. Sedangkan pendapat lain, termasuk para aktivis kemanusiaan di Swiss, Palestina dan MUI sendiri, menilai Abdul Karim adalah ulama pembela Palestina yang dicari-cari Israel.

Atas polemik itu, Yusril menegaskan dalam pertemuan dengan MUI itu, bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak pernah berubah sejak 1948. "Penanganan perkara tersebut tidak mengubah komitmen Indonesia terhadap Palestina," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dengan demikian, kata Yusril, kasus Abdul Karim merupakan perkara pidana individual yang berada dalam yurisdiksi negara lain sehingga tidak boleh dikaitkan dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina.

Yusril mengungkapkan deportasi Abdul Karim dilakukan berdasarkan mekanisme pemberitahuan merah alias red notice Interpol karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Republik Siprus. "Pemerintah Siprus telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Siprus," ujarnya.

Ia mengatakan komunikasi antara Kepolisian Siprus dan Polri telah berlangsung sejak 21 Mei 2026, jauh sebelum Interpol menerbitkan red notice pada 16 Juli 2026. Setelah pemberitahuan tersebut diterima NCB-Interpol Indonesia, sambung Yusril, proses deportasi dilaksanakan pada 17 Juli 2026 dan Pemerintah Siprus mengirimkan pesawat khusus beserta pengawalan kepolisian untuk menjemput Abdul Karim di Jakarta.

Kata dia, Interpol memiliki mekanisme yang ketat sebelum menerbitkan red notice, dengan salah satu syarat utamanya berupa memastikan perkara yang diajukan tidak berkaitan dengan agama, politik, hak asasi manusia, maupun militer. "Setelah melalui proses pemeriksaan, kasus ini dinyatakan sebagai perkara pidana murni sehingga menjadi dasar bagi Indonesia untuk menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku," kata Yusril menambahkan.

Menanggapi berbagai informasi yang berkembang di ruang publik, ia juga meluruskan narasi yang menyebut Abdul Karim sebagai ulama Palestina maupun aktivis kemanusiaan di Jalur Gaza. Berdasarkan koordinasi pemerintah Indonesia dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Ia turut menepis isu yang menyebut Abdul Karim akan diserahkan kepada Israel setelah tiba di Siprus. Dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta jaminan langsung kepada pemerintah Siprus, yang memastikan Abdul Karim tidak akan diserahkan kepada negara ketiga karena bertentangan dengan ketentuan dalam mekanisme Interpol.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/7) malam tersebut, Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar mengapresiasi kehadiran Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang membuka ruang dialog dengan para pimpinan MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam. "Saya atas nama pengurus MUI menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof Yusril. Kami tahu kesibukan beliau sangat luar biasa, namun masih menyempatkan diri untuk hadir langsung di MUI. Jazakumullah khairan, semoga ini menjadi nilai amal saleh," ujar Kiai Anwar. (EER)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita