JAKARTA, AFU.ID — Perpustakaan Nasional mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp357,77 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan itu diajukan karena pagu indikatif Perpusnas dinilai belum memadai untuk mendukung program literasi nasional.
Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz mengatakan penguatan anggaran diperlukan agar program prioritas di bidang perpustakaan dan literasi tetap berjalan.
“Penguatan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi, termasuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia,” kata Aminudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (18/6/2026).
Aminudin mengatakan Perpusnas telah merevisi usulan tambahan anggaran sesuai pembahasan bersama Komisi X DPR RI. Dengan tambahan Rp357,77 miliar, total usulan anggaran Perpusnas menjadi Rp725,50 miliar.
“Merespons usulan Komisi X DPR RI, kami merevisi surat usulan tambahan anggaran sebanyak Rp357,77 miliar sehingga total usulan menjadi Rp725,50 miliar,” ujarnya.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut pembahasan dengan Komisi X DPR RI.
Perpusnas menyatakan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan, memperkuat budaya baca, dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai pagu indikatif Perpusnas 2027 sebesar Rp367,73 miliar sangat tidak memadai untuk mendukung program dan target peningkatan literasi nasional.
Menurut Hetifah, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pembangunan kecakapan literasi masyarakat yang menjadi bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia.
“Diperlukan penguatan kebijakan anggaran bagi Perpusnas RI. Komisi X DPR RI memberikan dukungan kolektif untuk penambahan anggaran yang lebih signifikan,” kata Hetifah.
Komisi X DPR RI juga mendorong Perpusnas memprioritaskan layanan perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah.
Usulan tambahan anggaran itu masih akan menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah.
Kenaikan anggaran Perpusnas akan menjadi penting jika benar-benar diarahkan untuk memperluas akses literasi masyarakat yang selama ini belum merata. Namunasi masyarakat yang selama ini belum merata. Namun, tambahan dana juga harus diikuti target yang jelas, terutama terkait layanan di daerah 3T, akses digital, serta dampaknya terhadap budaya baca dan kecakapan literasi publik. (RHU)