Sony Sonjaya Siap Beberkan Fakta Baru Kasus MBG, Status Justice Collaborator Masih Dikaji

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung masih mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya. Status tersebut belum diputuskan karena penyidik masih menilai sejauh mana keterangan Sony dapat membantu membongkar perkara yang tengah diusut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan sebelum penyidik menerima atau menolak permohonan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan alat bukti dan nilai strategis informasi yang dapat diberikan oleh tersangka.

Menurut Febrie, penyidik akan menilai apakah keterangan Sony masih diperlukan untuk memperkuat konstruksi perkara yang sudah dibangun. Selain itu, penyidik juga mendalami sejauh mana peran Sony dalam mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. 

“Pertama, kami melihat alat bukti yang ada. Kedua, sampai sejauh mana kapasitas yang bersangkutan jika ditempatkan sebagai justice collaborator,” kata Febrie di Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026). Ia menegaskan proses penelaahan masih berlangsung dan keputusan terkait permohonan tersebut akan ditetapkan setelah penyidik menyelesaikan seluruh kajian yang diperlukan.

Sony Sonjaya diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026 bersama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti. Permohonan tersebut disampaikan kepada Jampidsus pada 8 Juni 2026.

Krisna mengatakan kliennya ingin membantu mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut. Menurut dia, Sony merasa selama ini ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kuasa hukum Sony mengklaim kliennya bukan sosok utama yang merancang ataupun mengendalikanpenyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menyebut terdapat pihak lain yang memberikan tekanan dan arahan dalam pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, lanjut Krisna, Sony berkeinginan menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya dalam proses hukum yang sedang berjalan, termasuk terkait pihak-pihak yang disebut memiliki pengaruh besar dalam perkara tersebut. (ANT/RAI)