LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator di Kasus Korupsi BGN dan Imipas

JAKARTA AFU.ID —  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi saksi, pelapor, ahli, hingga saksi pelaku (justice collaborator/JC) dalam penanganan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

LPSK menegaskan keberanian pengungkap fakta sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga negara wajib menjamin perlindungan agar keterangan dapat diberikan tanpa tekanan, ancaman, maupun intimidasi. 

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala BGN dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kementerian Imipas.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susilaningtias, menjelaskan penyimpangan pada program MBG memiliki dampak luas karena berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. "Para saksi, pelapor, maupun ahli yang membantu mengungkap perkara ini memiliki peran penting dan dapat memperoleh perlindungan dari LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya, Jumat, (5/6/2026).

Pengungkapan perkara secara transparan dan tuntas perlu didukung oleh partisipasi para saksi, pelapor, maupun ahli yang memiliki informasi relevan.

LPSK mengingatkan tindak pidana korupsi termasuk kategori perkara yang memungkinkan pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, dan JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, LPSK menilai mekanisme Justice Collaborator dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi. Melalui keterangan saksi pelaku yang bekerja sama, aparat penegak hukum dapat menelusuri konstruksi perkara, aliran dana, serta pihak lain yang diduga terlibat.

"Mekanisme Justice Collaborator terbuka dalam perkara korupsi. Apabila terdapat tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan untuk mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti yang lebih luas, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Justice Collaborator sesuai ketentuan yang berlaku," kata Susilaningtias.

LPSK juga akan mencermati kemungkinan adanya korban dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Apabila ditemukan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut, LPSK menyatakan siap mengkaji kebutuhan perlindungan maupun pengajuan ganti kerugian sebagai bagian dari pemulihan korban. (ANT/RAI)