Motif Turkiye Masuk dalam Konstelasi Konflik di Timur Tengah

ANKARA, AFU.ID -- Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi menandatangani sebuah memorandum mengenai pertahanan kolektif. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Kesepakatan Mekkah, yang ditandatangani oleh Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan pada Jumat (7/8/2026), bertujuan untuk memperkuat upaya memerangi terorisme dan mendorong stabilitas di Timur Tengah.

Menurut surat kabar Turkiye, kesepakatan pertahanan bersama ini mencakup kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen dan koordinasi keamanan regional. Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa bergabungnya Turkiye ke dalam sistem kerja sama pertahanan strategis antara Arab Saudi dan Pakistan—yang kesepakatan awalnya ditandatangani pada tahun 2025—dapat menjadi tahap penting dalam mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.

Kesepakatan yang didasarkan pada prinsip pencegahan kolektif ini akan berkontribusi dalam memajukan kerja sama keamanan dan pertahanan. "Kita, mengembangkan proyek-proyek bersama di industri pertahanan, serta memerangi terorisme," ujar Erdogan melalui platform X.

Erdogan menambahkan bahwa dokumen tersebut tidak ditujukan untuk melawan negara mana pun dan terbuka bagi bergabungnya negara-negara sahabat yang memiliki minat terhadap perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan tersebut. Pemimpin Turkiye itu juga menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani di Mekkah dalam pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta Perdana Menteri Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif.

Erdogan menambahkan bahwa dokumen tersebut berlandaskan prinsip pencegahan kolektif dan mencakup upaya memperdalam kerja sama keamanan dan pertahanan, mengembangkan proyek pertahanan bersama, serta mengoordinasikan langkah-langkah dalam memerangi terorisme. Presiden Turkiye menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menegaskan kembali hak negara untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Erdogan menambahkan bahwa Ankara akan terus memegang teguh kebijakan penyelesaian konflik dan krisis regional melalui dialog, diplomasi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.