Kerugian Rp45 Miliar di Tambang Emas Sulut, Direktur PT HWR Jadi Tersangka Kasus Korupsi

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan Direktur PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) berinisial BDG sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan tambang emas periode 2020–2025. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan dengan total mencapai Rp45 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Januarius Bolitobi, menyebutkan praktik tersebut terjadi dalam pengelolaan kegiatan pertambangan PT HWR yang dijalankan tidak sesuai ketentuan. Penyidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha tambang.

Dalam proses penyidikan, BDG yang menjabat Direktur PT HWR pada periode 2019–2024 tidak melakukan penyelidikan awal terkait kegiatan eksploitasi sebagai dasar penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS). Penyidik juga menemukan fakta BDG bekerja sama dengan mantan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara berinisial BAT, yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, untuk memodifikasi dokumen FS secara tidak sah.

“BDG memberikan uang sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta kepada BAT,” ungkap Januarius di Manado, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan hasil penghitungan penyidik, total kerugian dalam perkara ini mencapai Rp45 miliar. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian lingkungan sebesar Rp17 miliar akibat kerusakan lahan seluas 43 hektare, serta kerugian negara sebesar Rp28 miliar dari pengelolaan emas yang tidak sesuai ketentuan.

Penilaian kerugian lingkungan tersebut mengacu pada hasil ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sementara kerugian negara dihitung berdasarkan keterangan ahli dari Universitas Tadulako (Untad). Atas perbuatannya, BDG disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta KUHP baru, termasuk Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Tipikor juncto Pasal 603 hingga 605 KUHP.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, BDG langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kejati Sulut menegaskan proses hukum masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan dua tersangka lain, yakni BAT dan HJ, seorang warga negara Tiongkok yang menjabat Manajer Operasional PT HWR periode 2020–2025. HJ saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kejati Sulut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memulihkan kerugian negara serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. (ANT/RAI)