Samin Tan Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Kerugian Negara Tembus Rp486 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup. Perkara yang berlangsung pada 2009–2012 itu diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp486 miliar.

Kepala Bagian Operasional Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 88 saksi dan tiga ahli dan menggelar perkara pada Mei 2026. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011 Sidhi Widiyawan, Presiden Direktur sekaligus pemegang saham PT Asmin Koalindo Tuhup Samin Tan, mantan Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013 berinisial JI, dan mantan General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial WTD.

Ahmad mengatakan penyidik masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, menelusuri aset, melengkapi berkas perkara, dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya. "Pada saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, kemudian melengkapi pemberkasan," kata Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusa, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara bermula dari kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Asmin Koalindo Tuhup dengan skema pembayaran melalui letter of credit (LC) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN). PT Asmin Koalindo Tuhup berulang kali terlambat bahkan menunggak pembayaran, namun penyaluran BBM tetap berlangsung tanpa langkah mitigasi risiko. Penyidik menemukan adanya serangkaian perubahan perjanjian yang justru menguntungkan PT Asmin Koalindo Tuhup.

Perubahan itu meliputi penambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga, penghapusan denda keterlambatan pembayaran, hingga perubahan mekanisme pembayaran menjadi uang muka 25 persen tanpa jaminan. Di saat bersamaan, mekanisme pengawasan internal dan penagihan piutang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Ahmad, perubahan kebijakan tersebut juga tidak dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan sehingga pengawasan terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meski kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM tetap dilakukan sehingga PT Asmin Koalindo Tuhup memperoleh fasilitas pembiayaan dalam jumlah besar tanpa jaminan yang memadai.

Akibat praktik tersebut, sekitar 191,37 juta liter BBM senilai 137,29 juta dolar AS tetap disalurkan, sementara sebagian kewajiban pembayaran tidak pernah dipenuhi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kondisi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 30,3 juta dolar AS atau sekitar Rp486 miliar.

Dalam penyidikan, polisi telah menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2,3 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset. Meski demikian, keempat tersangka belum ditahan maupun dicegah bepergian ke luar negeri karena dinilai masih kooperatif selama proses penyidikan. (RAI)