Kasus Korupsi Kuota Haji, Upaya Asrul Lepas dari Status Tersangka Gagal

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri), Asrul Azis Taba, terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Hakim tunggal dalam sidang yang digelar Senin (6/7/2026) menyatakan seluruh tindakan penyidik telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. "Satu, menolak permohonan praperadilan pemohon. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," terang hakim tunggal saat membacakan putusan.  

Permohonan praperadilan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 89/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Melalui gugatan itu, Asrul meminta pengadilan menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka sekaligus penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam perkara ini, Asrul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham pada 30 Maret, sebelum keduanya ditahan pada 8 Juni lalu. Penyidik menemukan peran aktif keduanya dalam mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara.

KPK menyebut Asrul dan Ismail sempat bertemu dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, untuk meminta tambahan kuota haji khusus melebihi batas 8 persen yang ditetapkan regulasi. Padahal seharusnya kuota haji tambahan dibagi 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus yang dikelola biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tambahan kuota tersebut kemudian dibagi dengan skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Penyidik mennyebut Ismail dan Asrul mengatur pengalokasian tambahan kuota haji khusus kepada perusahaan penyelenggara haji dan umrah yang terafiliasi dengan Maktour, termasuk memperoleh kuota melalui skema percepatan keberangkatan atau T0. Penyidik mengatakan Ismail menyerahkan uang sebesar 30 ribu dolar AS kepada Alex, dan 5 ribu dolar AS dan 16 ribu riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama berinisial Hilman Latief. Sebagai imbalannya, Maktour memperoleh keuntungan tidak sah sekitar Rp27,8 miliar pada 2024. (RAI)