Beroperasi Tanpa Izin Dua Tambang Galian C di Kampar Dihentikan Dinas ESDM Riau

JAKARTA, AFU.ID - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau menghentikan operasi tambang mineral non logam dan batua ilegal di Kabupaten Kampar. Dua tambang berupa tambang galian tanah urug atau galian C tersebut beroperasidi dua lokasi di Kecamatan Tapung.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Wan Saiful Effendi mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan ketentuan perizinan serta mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib dan sesuai regulasi.

"Kami tidak melarang kegiatan usaha pertambangan, namun seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha kami minta segera mengurus perizinan sebelum kembali melakukan kegiatan penambangan," katanya di Pekanbaru, Sabtu (13/6/2026).

Ia mengatakan temuan tersebut diperoleh saat tim gabungan yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Jumat (12/6/2026).

Dalam sidak tersebut, tim menemukan aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. Pada dua lokasi yang diperiksa, tim mendapati kegiatan penambangan tanah urug masih berlangsung dengan menggunakan alat berat dan kendaraan angkutan.

Tim kemudian memasang spanduk peringatan serta menyampaikan imbauan secara langsung kepada para pelaku untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan hingga proses perizinan diselesaikan.

Selain itu, tim melakukan pendekatan persuasif dan meminta para pelaku hadir untuk memberikan klarifikasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengurusan izin usaha pertambangan.

Wan Saiful menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(ANT/MAR)