Kasus Andrie Yunus, Komisi XIII DPR Minta LPSK Berikan Perlindungan Darurat

AFU.ID - Komisi XIII DPR RI mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan darurat kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai mendesak setelah Andrie menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis malam pekan lalu.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyatakan bahwa serangan fisik terhadap pembela hak asasi manusia merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ia meminta negara hadir memberikan jaminan keamanan agar aksi intimidasi semacam ini tidak terus berulang.

“Serangan terhadap aktivis HAM adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang nyata. Negara tidak boleh membiarkan intimidasi ini. LPSK harus bergerak cepat memberikan perlindungan darurat kepada korban,” tegas Mafirion kepada wartawan, Senin 16 Maret 2026.

Merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 2014, Mafirion mengingatkan bahwa LPSK memiliki mandat penuh untuk menjamin keamanan pribadi, keluarga, hingga harta benda korban. Ia menekankan bahwa proteksi terhadap Andrie Yunus harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada bantuan medis awal.

“LPSK harus memastikan perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Ini krusial agar penegakan hukum berjalan tanpa intimidasi dan korban tidak merasa sendirian menghadapi teror,” lanjut legislator PKB tersebut.

Peristiwa penyiraman zat kimia ini terjadi tak lama setelah korban menghadiri diskusi mengenai isu "Remiliterisasi" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lokasi kejadian yang berada di area institusi bantuan hukum dinilai menambah urgensi bagi aparat untuk segera mengungkap dalang di balik aksi tersebut.

Mafirion pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tanpa ragu demi memberikan efek jera.

“Aparat harus mengusut tuntas agar ada efek jera. Jangan sampai ada anggapan bahwa menyerang pembela HAM adalah hal yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi hukum,” pungkasnya. (*)