KPK Sebut Akar Korupsi Pelayanan Publik: Dari Parkir Liar hingga Gratifikasi

JAKARTA, AFU.ID —  Praktik korupsi di sektor pelayanan publik berawal dari penyimpangan kecil yang dibiarkan hingga berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Pola tersebut terjadi karena cara pandang pelayanan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menilai masih terdapat pola pikir birokrasi yang memperlambat layanan publik. Ia menyebut cara pandang tersebut membuka ruang penyimpangan dalam pelayanan. “Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah,” kata Setyo di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, pola tersebut dapat memicu munculnya praktik pungutan liar dalam berbagai layanan. Penyimpangan kecil kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih kompleks. Dari urusan sederhana dapat muncul praktik seperti gratifikasi hingga konflik kepentingan. Kondisi itu terjadi ketika penyalahgunaan kewenangan tidak segera dicegah.

Setyo juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pemberian tertentu sebagai hal wajar. “Sering kali itu dianggap toleransi, bagian dari budaya, sehingga dianggap tidak apa-apa,” ujarnya.

Ia mencontohkan praktik parkir liar yang kerap dianggap remeh oleh masyarakat. Namun menurutnya, praktik tersebut dapat membentuk rantai penyimpangan yang lebih luas. “Uang kecil seperti itu tidak berhenti di satu pihak saja,” kata Setyo.

Menurutnya, pembiaran terhadap praktik kecil dapat memperkuat jaringan penyimpangan di tingkat yang lebih besar. Sebaliknya, penertiban sejak awal dinilai dapat mencegah kerugian lebih luas.

KPK saat ini juga menangani sejumlah kasus korupsi di sektor pelayanan publik. Salah satunya terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang masih menjalani proses hukum. (ANT/RAI)