JAKARTA, AFU.ID – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBN 2026 berpotensi mencapai Rp255,5 triliun ketika sejumlah program pembiayaan dan investasi belum dijalankan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mempertanyakan waktu pelaksanaan program yang dananya telah tersedia. Ia juga menyoroti bunga surat utang yang tetap dibayar pemerintah. SiLPA tersebut bukan anggaran untuk satu program tertentu.
Angka itu merupakan proyeksi saldo kas yang terbentuk dari selisih penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Sebagian pembiayaan berasal dari surat utang yang diterbitkan pemerintah sebelum seluruh belanja direalisasikan. Said menyebut potensi SiLPA Rp255,5 triliun lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama 11 tahun terakhir. Menurut dia, rata-rata SiLPA pada periode tersebut berada di kisaran Rp70 triliun.
“Rp255,5 triliun dan itu belum pernah terjadi,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Said mempertanyakan apakah besarnya SiLPA berkaitan dengan perencanaan pembiayaan dan investasi yang belum dijalankan. Ia mencatat sejumlah program belum dieksekusi hingga semester pertama 2026. Pelaksanaan program tersebut berpotensi bergeser ke semester kedua.
“Kalau itu belum dieksekusi sampai sekarang, kemudian baru dilakukan pada semester dua, pembiayaan dan investasi yang seharusnya membuat SiLPA Rp255,5 triliun menjadi produktif justru tidak produktif,” ujarnya. Said meminta pemerintah menjelaskan program yang belum berjalan. Ia juga meminta pemerintah memaparkan jadwal pelaksanaannya. Said menyebut surat utang yang menjadi sumber pembiayaan telah diterbitkan dengan bunga sekitar 7,2 persen.
Pemerintah tetap membayar bunga meskipun dana hasil penerbitan utang belum seluruhnya digunakan. “Utangnya sudah dikumpulkan, bunganya dibayar, tetapi dananya belum digunakan,” katanya. Banggar meminta pemerintah menyampaikan perkembangan program pembiayaan dan investasi dalam APBN 2026. Penjelasan tersebut mencakup nilai anggaran, tahap pelaksanaan, serta waktu eksekusi program. Said juga mempertanyakan penyebab potensi SiLPA meningkat menjadi Rp255,5 triliun.
Purbaya Sebut SiLPA Akan Menyusut
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan potensi SiLPA Rp255 triliun tidak disebabkan rendahnya pelaksanaan anggaran. Menurut dia, angka tersebut terbentuk akibat strategi pengelolaan kas pemerintah. “Itu berhubungan dengan cash management kita,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Purbaya menjelaskan pemerintah menerbitkan surat utang ketika posisi kas mendekati batas minimum. Penerbitan dilakukan untuk menjaga cadangan kas dan memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah. Kebijakan itu membuat dana pembiayaan masuk sebelum seluruh belanja direalisasikan. Selisih waktu antara masuknya pembiayaan dan pelaksanaan belanja meningkatkan saldo kas pemerintah.
Saldo tersebut dapat tercatat sebagai SiLPA apabila masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Purbaya memperkirakan nilainya akan berkurang seiring pelaksanaan belanja pada semester kedua. Sebagian kas pemerintah juga ditempatkan di perbankan untuk mendukung penyaluran kredit. Purbaya menyebut penempatan itu sebagai bagian dari upaya mendorong kegiatan ekonomi pada semester kedua. Ia belum memerinci nilai dana yang ditempatkan di perbankan.
Purbaya memperkirakan SiLPA akan menyusut menjelang penutupan tahun anggaran. Menurut dia, APBN 2026 disusun dalam kondisi defisit sehingga pemerintah akan menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja. “Sampai akhir tahun pasti sedikit SiLPA-nya karena anggaran kita defisit,” ujarnya. Said meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia mengatakan hasil kebijakan bergantung pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. “Kebijakan yang bagus, kalau implementasi pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak baik, maka output dan outcome-nya juga tidak akan bagus,” tuturnya. (FAD)
