Daerah Tambang Rentan Jadi Korban Pertama
Ketergantungan akut terhadap pasar tunggal menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja bagi perekonomian lokal.
Jika Tiongkok mengalami perlambatan ekonomi, seperti penurunan permintaan properti dan krisis industri manufaktur domestik, maka akan langsung menyetop atau mengurangi impor nikel maupun besi-baja dari Indonesia.
Rakyat Provinsi Sulteng pun akan langsung merasakan dampak buruknya lantaran pabrik-pabrik pengolahan (smelter) di daerah terpaksa melakukan efisiensi secara besar-besaran.
Pada akhirnya, berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi ribuan buruh lokal.
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah lumbung tambang seperti Provinsi Sulteng sangat bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dan pajak korporasi sektor nikel.
Begitu ekspor ke Tiongkok mengalami gangguan, pendapatan asli daerah (PAD) akan langsung merosot tajam.
Akibatnya, pembangunan fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah tersebut terancam mangkrak karena kas daerah yang mendadak kosong.
Belum lagi kondisi lingkungan di Provinsi Sulteng yang telah mengalami degradasi serius dan krisis ekologi akibat masifnya aktivitas pertambangan.
Risiko Geoekonomi yang Diabaikan Pemerintah
Tim redaksi AFU.ID menilai pemerintah pusat terlalu silau dengan angka pertumbuhan devisa jangka pendek, hingga menutup mata terhadap risiko keamanan nasional jangka panjang.
Setidaknya, ada tiga hal yang wajib pemerintah waspadai dari poros ekonomi Sulteng-Tiongkok:
1. Hilangnya Posisi Tawar Indonesia
Ketika satu negara menguasai hampir 26% ekspor nonmigas kita, maka Indonesia otomatis kehilangan posisi tawar secara geopolitik.
Tiongkok mempunyai kekuatan besar untuk mendikte harga komoditas atau bahkan menekan kebijakan regulasi dalam negeri kita dengan ancaman boikot ekspor.
2. Jebakan Regulasi Beijing
Perlu kita garis bawahi, kebijakan industri di Beijing terkenal sangat dinamis dan proteksionis.
Jika suatu ketika pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengubah standar lingkungan industrinya, beralih ke teknologi baterai non-nikel atau menemukan sumber tambang baru yang lebih murah di Afrika, maka investasi hilirisasi di Provinsi Sulteng akan langsung menjadi aset mati dan tak berharga.
3. Diversifikasi Pasar yang Mandek
BPS mencatat, pertumbuhan ekspor ke negara tujuan tradisional lainnya justru bergerak lambat atau bahkan minus.
Contohnya, ekspor nonmigas Indonesia ke Taiwan yang turun 11,82% dan ke Jerman merosot 23,35% sepanjang Januari-April 2026.
Kegagalan pemerintah dalam membuka pasar-pasar baru di luar Tiongkok membuat ekonomi nasional kian terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang tidak sehat.
Keberhasilan Provinsi Sulteng menduduki peringkat kedua lumbung ekspor nasional sebenarnya merupakan prestasi yang rapuh.
Selama ekspor dikendalikan oleh satu negara pembeli, perekonomian Indonesia tak akan pernah benar-benar mandiri.
Sudah saatnya pemerintah mengerem ego hilirisasi ekstraktif satu jalur tersebut dan mulai serius melakukan diversifikasi pasar internasional sebelum terlambat. (ADR)
