Satu Negara Terganggu, Seluruh Pabrik RI Membeku
Konsentrasi asal barang impor yang terlalu timpang menyimpan risiko sistemik yang sangat besar bagi kelangsungan sektor riil nasional.
Ketika porsi impor dari satu negara hampir menyentuh angka setengah dari total kebutuhan nasional, industri nasional tak mempunyai ruang aman untuk bermanuver.
Jika suatu hari terjadi disrupsi rantai pasok di Tiongkok—entah karena perang geopolitik di Laut Tiongkok Selatan, kebijakan penutupan wilayah (lockdown) akibat krisis kesehatan baru, atau ketegangan politik—maka pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia bisa langsung lumpuh total dalam hitungan hari karena kehabisan bahan baku dan suku cadang mesin.
Dampak akhirnya adalah operasional pabrik macet dan gelombang PHK massal buruh tak akan bisa terhindarkan.
Ketergantungan akut tersebut juga membuat pengusaha lokal tak mempunyai posisi tawar dalam menentukan harga beli komponen.
Jika terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Yuan atau Dolar dan Beijing memutuskan menaikkan tarif ekspor komponennya, biaya produksi di dalam negeri akan langsung meroket.
Pabrik-pabrik lokal terpaksa menelan pil pahit berupa kerugian operasional atau terpaksa menaikkan harga jual produk jadi di pasar domestik yang mengorbankan daya beli masyarakat bawah.
Kegagalan Substitusi Impor dan Ancaman Kedaulatan Ekonomi
Tim Redaksi AFU.ID menilai kondisi tersebut sebagai bukti nyata kegagalan program substitusi impor yang selama ini Pemerintah RI janjikan.
Setidaknya, terdapat dua catatan kritis yang wajib kita soroti dari data BPS terbaru:
1. Ilusi Hilirisasi yang Keropos
Pemerintah sering kali membanggakan program hilirisasi tambang yang sukses mendatangkan devisa ekspor.
Namun, data impor terbaru membongkar fakta sebaliknya: kita bisa mengekspor barang setengah jadi karena kita mengimpor mesin-mesin raksasa (HS 84 dan HS 85) dari Tiongkok untuk mengolahnya.
Manufaktur nasional kita sejatinya rapuh karena hulu industrinya dikendalikan oleh asing.
2. Ketimpangan Hubungan Dagang Mitra Utama
Sementara impor dari Tiongkok melesat menguasai 41,84% pasar nonmigas RI, impor dari negara industri maju lainnya justru bergerak lambat atau bahkan menyusut.
Sebagai contoh, impor nonmigas dari Jepang tercatat turun signifikan sebesar 17,69% sepanjang Januari-April 2026.
Kegagalan mendiversifikasi negara asal impor membuat Indonesia menyerahkan kedaulatan ekonominya secara sukarela kepada Tiongkok.
Oleh karenanya, dominasi mutlak Tiongkok dalam memasok hampir setengah dari kebutuhan impor nonmigas Indonesia adalah bom waktu geopolitik yang nyata.
Menaruh seluruh nasib keberlangsungan pabrik domestik pada satu negara pembeli sekaligus pemasok adalah kecerobohan strategi ekonomi yang fatal.
Pemerintah RI harus segera mengambil tindakan nyata untuk memaksa pelaku industri melakukan diversifikasi negara asal impor komponen.
Juga mempercepat pembangunan industri hulu mandiri di dalam negeri sebelum krisis global berikutnya benar-benar melumpuhkan manufaktur nasional. (ADR)
