JAKARTA, AFU. ID – Kinerja ekspor Indonesia mencatatkan awal yang positif pada tahun 2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor sepanjang Januari-Februari 2026 menyentuh angka US$ 44,32 miliar atau setara Rp 768,26 Triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 43,37 miliar.
Meskipun dunia tengah dibayangi ketidakpastian geopolitik, Indonesia masih mampu mengandalkan komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) sebagai motor penggerak utama. Pertumbuhan ekspor nonmigas secara khusus naik 2,82% menjadi US$ 2,35 miliar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan nilai ekspor Indonesia memang ditopang oleh beberapa komoditas yaitu nikel dan produk turunannya, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO). "Nikel itu 55,9%, tinggi sekali itu ekspornya. CPO juga naik 28,8%. Ada juga otomotif dan kendaraan yang naik cukup bagus 26,15%, serta mesin 13%," ujar Faisal, seperti dikutip Detikfinance, Minggu (3/5/2026).
Namun, Faisal, mengingatkan, meskipun nilai ekspor meningkat, hal ini lebih disebabkan oleh faktor harga (price effect) daripada volume perdagangan. "Untuk ekspor komoditas ini kita mendapatkan windfall dari kenaikan harga. Jadi faktor harga yang mempengaruhi. Jadi volume akan turun, tetapi harga akan naik," tambahnya.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kenaikan harga energi dan minyak sawit tetap menjadi "bantalan" bagi neraca dagang Indonesia. Namun, ia memperingatkan adanya potensi perlambatan karena faktor kalender.
"Meskipun secara tahunan ekspor masih diperkirakan sedikit turun -0,09% yoy (year on year) karena faktor libur Idul Fitri," kata Josua sebagaimana dilansir Detikcom (Minggu, 3/5/2026).
Meski secara keseluruhan kenaikan nilai ekspor menjadi kabar baik, namun bergantung pada harga komoditas global sangatlah berisiko karena sifatnya yang volatile alias naik-turun tajam. Jika konflik geopolitik mereda atau permintaan Tiongkok melambat, nilai ekspor bisa merosot seketika tanpa ada "bantalan" dari sektor lain. Ekspor batu bara dan CPO sering kali menjadi penyelamat neraca dagang, namun keduanya sangat rentan terhadap kebijakan proteksionisme hijau seperti di Uni Eropa).
Demikian pula dengan komoditas nikel. Angka pertumbuhan nikel yang mencapai 55,9% sangat impresif. Ini membuktikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah dan kewajiban hilirisasi membuahkan hasil secara nilai tambah. Kontribusi besar Sulawesi Tengah (9,10%) dalam ekspor nasional mengonfirmasi bahwa pusat pertumbuhan ekonomi mulai bergeser ke wilayah timur berkat smelter nikel.
Hanya saja produk nikel olahan ini masih merupakan produk manufaktur tahap awal (hulu ke tengah). Tantangannya adalah membawa nikel ini lebih jauh menjadi komponen baterai atau EV agar nilai tambahnya berlipat ganda. Hal serupa dialami sektor manufaktur.
Meskipun otomotif tumbuh 26,15% dan mesin 13%, kontribusinya belum mampu menggeser dominasi komoditas. Ekspor ke Amerika Serikat yang sebesar US$ 5 miliar (11,81%) memang didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, namun Indonesia masih berjuang bersaing dengan Vietnam atau Thailand dalam menarik relokasi pabrik elektronik skala besar.
Di Indonesia, sektor manufaktur sering terkendala biaya logistik dan energi yang tinggi dan regulasi yang berubah-ubah, sehingga pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan lonjakan harga komoditas yang instan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan, selain faktor di atas, ada juga masalah ketergantungan pada bahan baku impor, produktivitas pekerja, dan kompleksnya perizinan.
Faktor tersebut, kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sulit kembali menembus level di atas 20%. “Masalah high cost economy masih menjadi tantangan utama, mulai dari biaya logistik, energi, pembiayaan, hingga compliance yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara pesaing,” jelasnya, seperti dikuip Bisnis.com..
Kemudian ketidakpastian regulasi dan kompleksitas perizinan, menurut Shinta, kerap memperlambat ekspansi kapasitas industri dan mengurangi minat pelaku usaha untuk melakukan investasi jangka panjang. “Ketidakpastian regulasi dan kompleksitas perizinan sering kali memperlambat ekspansi kapasitas industri,” tegasnya.
Dari sisi pasar, berdasarkan laporan BPS, struktur pasar ekspor Indonesia juga masih sangat terkonsentrasi pada tiga negara besar, yakni China, Amerika Serikat, dan India, yang menyerap 43,85% dari total ekspor nonmigas. China masih menjadi tujuan nomor satu dengan nilai US$ 10,46 miliar (24,69%), didominasi oleh besi-baja serta nikel.
Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan US$ 5 miliar (11,81%), didorong oleh mesin elektrik dan alas kaki. India menyusul di posisi ketiga dengan nilai US$ 3,11 miliar (7,35%).
Ketergantungan pasar yang besar ke China, akan membuat ekonomi Indonesia sangat terikat dengan kesehatan ekonomi China. Jika sektor properti atau industri di China melambat, permintaan akan besi, baja, dan bahan bakar mineral dari Indonesia akan langsung terdampak. Meski AS dan India masuk dalam tiga besar, selisih persentasenya dengan China sangat lebar. Indonesia dinilai perlu memperkuat pasar non-tradisional seperti Afrika atau Asia Tengah agar ekonoinya tidak "batuk" saat China "bersin".
Ekonomi yang bergantung pada komoditas, memang belum akan memberikan kestabilan pada penerimaan ekonomi Indonesia. Tanpa transformasi ke arah manufaktur bernilai tambah tinggi (seperti semikonduktor, alat kesehatan, atau komponen otomotif tingkat lanjut), Indonesia akan terus terjebak dalam siklus "boom and bust" komoditas.
Seperti dikatakan Shinta Kamdani, lonjakan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB tidak akan terjadi tanpa perbaikan iklim usaha yang lebih mendasar dan konsisten. Indonesia perlu melakukan langkah seperti penguatan daya beli domestik, penurunan biaya usaha melalui deregulasi serta efisiensi logistik dan energi.
Kemudian, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap diversifikasi pasar ekspor. “Dengan demikian, target kontribusi manufaktur terhadap PDB perlu diposisikan sebagai bagian dari milestone agenda transformasi jangka menengah dan panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lintas sektor dan keberanian melakukan reformasi mendasar,” pungkas Shinta.
MAR
