JAKARTA, AFU.ID - Kredibilitas pengelolaan makro ekonomi oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Pabowo Subianto tengah menjadi perbincangan hangat di media internasional. Media-media seperti The Economist, Bloomberg, Financial Times, dan Nikkei Asia, belakangan ini ramai membahas situasi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai rapuh karena kebijakan yang salah arah.
Kritik media-media tersebut berpusat pada konsistensi, transparansi, dan kepastian arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tak pasti. Hal itu tercermin dari pola komunikasi pemerintahan Prabowo dan tim ekonominya yang cenderung berubah-ubah dan tidak sinkron. Hal ini dinilai justru membuat pasar semakin luntur kepercayaannya terhadap Indonesia.
The Economist melontarkan kritik tajamnya melalui sebuah laporan mendalam yang diterbitkan pada 14 Mei 2026 lalu. Laporan tersebut membedah anatomi yang sangat tajam mengenai pertaruhan besar politik-ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Titik tolak kritiknya adalah ambisi populis Prabowo yang dinilai sangat mahal dan berbenturan langsung dengan realitas makroekonomi yang sedang berguncang hebat, sembari membawa kembali memori kolektif masa lalu terkait stabilitas politik Indonesia.
The Economist menyoroti kontradiksi antara target belanja pemerintah dan kapasitas anggaran negara saat ini. Proyek populis seperti Makan Bergizi Gratis, menjadi sorotan utama karena menelan biaya yang luar biasa masif, yakni mencapai Rp335 triliun (sekitar US$19 miliar). Angka ini setara dengan hampir 6% dari total belanja APBN Indonesia.
Pengeluaran raksasa ini, tulis The Economist, dieksekusi di waktu yang dinilai kurang tepat oleh pasar. Saat ini, nilai tukar Rupiah sedang terpuruk ke rekor terendah dalam sejarah di level Rp17.600 per Dolar AS, sementara defisit anggaran terus merangkak naik mendekati batas aman undang-undang, yaitu 3% dari PDB. Media ini menilai program MBG sangat menguras sumber daya fiskal (straining resources) yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat bantalan ekonomi.
Kritik paling sensitif dalam laporan ini tidak hanya menyasar angka-angka ekonomi, melainkan arah geopolitik dan tata kelola pemerintahan domestik. The Economist menyoroti kecenderungan Prabowo yang semakin meningkatkan peran personil militer dalam ranah jabatan sipil dan struktural pemerintahan. Kritikus di dalam laporan tersebut menilai ada upaya pengetatan kontrol politik terpusat yang mengingatkan pasar pada era mertuanya dahulu, Presiden Soeharto.
Laporan tersebut mencatat beberapa kali "ledakan" retorika atau kekecewaan emosional Prabowo di ruang publik terhadap institusi finansial global seperti IMF (International Monetary Fund) dan lembaga Barat lainnya. Bagi investor global, temperamen komunikasi seperti ini memicu alarm kewaspadaan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap norma-norma ekonomi internasional ke depan.
The Economist menilai, Prabowo terlalu "tipis kuping" dalam mendengarkan kritik terkait kebijakannya, khususnya terkait kebijakan ekonomi. "Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal," tulis The Economist.
Beberapa masukan dimaksud adalah, terkait proyek-proyek kesayangannya yang dinilai tidak terjangkau. "Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis," demikian tulis The Economist.
Media tersebut menyarankan agar Prabowo memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. "Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya," demikian saran The Economist.
Namun, The Economist mengingatkan, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal.
Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Media yang berbasis di London Inggrus itu melanjutkan, bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik.
"Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk," tegas media yang didirikan oleh James Wilson tahun 1843 tersebut.
Meski demikian, laporan ini tetap memberikan porsi berimbang (cover both sides) dengan memaparkan argumen dari para pendukung pemerintah. Para pendukung Prabowo misalnya, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen kuat pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara struktural.
Salah satu bukti nyata yang dipuji adalah kebijakan adalah kenaikan gaji hakim hingga 280%. "Langkah berani ini dinilai sebagai investasi strategis untuk membersihkan institusi peradilan dari praktik suap, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam jangka panjang," demikian simpul The Economist.
Sebagai kesimpulan, The Economist menggarisbawahi adanya perdebatan besar yang sedang terjadi di internal Indonesia saat ini. "Bagaimana menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi yang agresif dengan stabilitas fiskal yang ketat?"
Media ini mengingatkan bahwa Indonesia telah menikmati masa-masa kemajuan dan stabilitas makroekonomi yang sangat disiplin selama dua dekade terakhir (sejak reformasi dan pemulihan krisis moneter 1998). Kebijakan ekspansif Prabowo di tahun 2026 ini dinilai sebagai ujian terbesar apakah Indonesia akan melompat menjadi negara maju atau justru mengorbankan fondasi stabilitas yang sudah dibangun dengan susah payah selama 20 tahun terakhir.
Kritik senada juga diberikan oleh Nikkei Asia, majalah berita mingguan dan platform media independen berbahasa Inggris yang berbasis di Jepang. Dalam isu terbarunya, Nikkei Asia menyoroti kekhawatiran pasar mengenai potensi "pemaksaan" atau penggunaan bank-bank nasional (khususnya Bank BUMN/Himbara) untuk mendanai program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) dan proyek lainnya.
Nikkei juga menyoroti pembentukan Danantara yang dirancang sebagai superholding investasi RI ala Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia). Isu krusial yang diangkat adalah rencana penyerahan kendali atas bank-bank pelat merah terbesar Indonesia—seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)—ke bawah payung Danantara.
"Pasar khawatir, pengalihan ini akan mengaburkan batas antara profesionalisme perbankan komersial dan agenda politik pemerintah," demikian simpul Nikkei Asia.
Poin utama kekhawatiran yang diulas Nikkei Asia meliputi pertama, likuiditas bank dipakai mendanai mega proyek pemerintah. Investor, ulas Nikkei Asia, khawatir bank-bank nasional akan dipaksa menyalurkan kredit dalam jumlah masif untuk proyek-proyek padat modal bernilai miliaran dolar, seperti program pembangunan perumahan (target 3 juta rumah per tahun), pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall), hingga pembiayaan hilirisasi industri.
Nikkei Asia menulis, ada ketakutan di kalangan analis bahwa fungsi bank umum akan bergeser menjadi "agen pembangunan" (development bank) yang menerima mandat penugasan komersial tidak murni. Jika penyaluran kredit didorong berdasarkan penugasan politik alih-alih penilaian risiko kredit (credit risk assessment) yang independen dan prudent, kesehatan sektor perbankan terancam.
Nikkei Asia juga mengutip kekhawatiran lembaga pemeringkat kredit internasional (seperti Fitch atau Moody's) bahwa memaksakan bank komersial mendanai proyek pemerintah jangka panjang yang belum tentu menguntungkan secara instan berpotensi memicu lonjakan Rasio Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).
"Jika bank-bank BUMN dibebani kredit macet akibat program-program tersebut, prospek peringkat utang (credit outlook) negara secara keseluruhan bisa ikut terancam karena pemerintah pada akhirnya harus menyuntikkan modal negara (PMN) lagi untuk menyelamatkan bank tersebut," demikian ulas Nikkei Asia.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi adanya opacity atau ketidakjelasan operasional (tata kelola) di fase awal transisi aset ke Danantara. Minimnya transparansi mengenai sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi keputusan bisnis bank memicu keraguan di kalangan investor minoritas (publik) yang memegang saham bank-bank BUMN di bursa efek. Para investor asing di pasar modal khawatir hak-hak komersial mereka akan dikorbankan demi prioritas politik domestik.
Nikkei Asia menyimpulkan bahwa meskipun mimpi Prabowo melalui Danantara bertujuan untuk mempercepat kemandirian ekonomi dan pembiayaan dalam negeri, metode yang berpotensi menekan independensi bank-bank komersial nasional justru menjadi bumerang di mata pasar global. Skema ini dinilai meningkatkan profil risiko sektor keuangan Indonesia dan membuat investor asing mengambil sikap skeptis serta ekstra hati-hati.
Secara faktual, kritik yang dilontarkan media terkemuka ini memang menemukan dasarnya pada kondisi Indonesia saat ini. Jika mengacu pada pergerakan pasar keuangan terkini, ada beberapa indikator finansial yang mencerminkan respons investor terhadap ketidakpastian komunikasi dan faktor makroekonomi eksternal.
Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS saat ini sudah menyentuh angka Rp17.660 per Dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026). Pelemahan ini memang dipicu oleh faktor global (seperti kebijakan suku bungan bank sentral AS, The Fed, dan perang dagang), namun diperparah oleh kekhawatiran domestik terhadap beban fiskal belanja APBN Indonesia yang membengkak.
Indikator paling riil dari menurunnya selera risiko investor asing adalah capital outflow. Investor asing sempat melakukan aksi jual bersih (net sell) pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham dalam beberapa periode kuartal belakangan. Mereka memindahkan dananya ke aset yang dinilai lebih aman karena menilai risiko fiskal Indonesia meningkat akibat target-target belanja pemerintah yang sangat ekspansif.
Ketika kepercayaan investor sedikit goyah, mereka akan meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun sempat merangkak naik mendekati atau berada di atas level 6,8%-7%. Kenaikan yield ini mengindikasikan bahwa persepsi risiko berinvestasi di Indonesia sedang meningkat di mata investor obligasi.
Keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) memangkas saham Indonesia, menjadi tamparan paling nyata bagi pasar modal Indonesia. MSCI mengumumkan menghapus 18 saham perusahaan besar Indonesia (6 dari Global Standard Index dan 13 dari small-cap index) efektif per 29 Mei 2026. Goldman Sachs memperkirakan keputusan MSCI ini memicu arus modal keluar (passive capital outflow) dari pasar saham Indonesia sebesar US$1,6 miliar (sekitar Rp25 triliun lebih).
Menariknya, di tengah fluktuasi modal asing, pasar modal domestik justru ditopang oleh investor lokal. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah Single Investor Identification (SID) domestik terus tumbuh menembus angka 22,97 juta investor. Pencapaian ini didominasi oleh investor individu (ritel) lokal sebesar 99,76%, di mana lebih dari 54%-nya merupakan generasi muda atau berusia 30 tahun ke bawah. Artinya, penurunan kepercayaan lebih banyak terjadi di ceruk investor portofolio asing jangka pendek (hot money), sementara pasar domestik masih cukup tangguh.
Presiden Prabowo sendiri, dalam kesempatan wawancaranya dengan Bloomberg, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu, memberikan tanggapan langsung terhadap skeptisisme pelaku pasar keuangan global. Dalam wawancara bertajuk "Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis", Prabowo menekankan, dirinya merasa disalahpahami oleh pasar.
Prabowo secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena merasa arah kebijakan ekonominya sering disalahartikan oleh investor global dan pengamat ekonomi. Ia menyentil stigma negatif yang melekat padanya dengan mengatakan
"The markets are not understanding me... how can a military man understand economics," tegas Prabowo. (Pasar tidak memahami saya... [mereka mencibir] bagaimana mungkin seorang berlatar belakang militer bisa mengerti ekonomi).
Prabowo dalam wawancara itu mencoba meredakan kekhawatiran bahwa ia adalah seorang nasionalis sayap kanan yang kaku atau anti-pasar. Prabowo menegaskan, ia mengedepankan pendekatan ekonomi yang pragmatis demi kesejahteraan rakyat, bukan berbasis doktrin tertentu.
"I look for the best solution pragmatically," ujarnya. (Saya tidak terlalu ideologis ataupun kaku pada doktrin. Saya mencari solusi terbaik secara pragmatis demi kepentingan rakyat saya).
Isu paling krusial yang membuat pasar obligasi dan mata uang gugup sebelumnya adalah kekhawatiran bahwa Prabowo akan menjebol batas aturan defisit anggaran (3% dari PDB) demi mendanai janji kampanye masifnya. Dalam wawancara ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan batas defisit 3% demi mengirimkan sinyal disiplin fiskal kepada pasar global.
Namun, ia memberikan pengecualian. Batas tersebut hanya akan dilonggar/ditembus jika terjadi kondisi darurat skala besar (a very big emergency) seperti krisis global atau situasi serupa pandemi Covid-19.
Terkait subsidi energi dan program unggulan seperti MBG dan KMP, Prabowo menyatakan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada subsidi yang membebani anggaran.
"We cannot survive on subsidies in the long run," ujar Prabowo. (Kita tidak akan bergantung pada subsidi dalam jangka panjang). Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan menyentuh atau memotong anggaran program unggulannya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), karena ia memandangnya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar beban biaya belanja biasa.
Melalui wawancara ini, Prabowo tampak berupaya melakukan damage control (pengendalian dampak) terhadap sentimen negatif pasar. Ia memposisikan dirinya bukan sebagai sosok militer yang impulsif terhadap anggaran, melainkan pemimpin pragmatis yang menghormati aturan main pasar keuangan global sepanjang kondisi ekonomi berada dalam keadaan normal.
Hanya saja sekali lagi upaya itu diruntuhkan sendiri okeh Prabowo dan tim ekonominya. Beberapa statement yang menimbulkan sentimen negatif pasar toh terus diulangi dalam berbagai kesempatan. Presiden Prabowo dalam pidato terbarunya saat meresmikan Koperasi Desa dan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur) kembali mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif.
"Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar... Selama Purbaya (Menkeu) bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir," ujarnya di acara peresmian KMP di Nganjuk.
Bagi masyarakat domestik, narasi ini menenangkan. Namun bagi fund managers asing di London atau New York, komunikasi seperti ini ditangkap sebagai sinyal bahwa pemerintah kurang sensitif terhadap indikator pasar keuangan makro.
Pernyataan-pernyataan senada juga sering diungkapkan tim ekonomi Prabowo semisal soal seperti isu tax amnesty jilid III, rencana kenaikan tarif royalti (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) untuk komoditas mineral dan batu bara yang akhirnya batal, termasuk isu revisi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang memuat rencana pengetatan sanksi serta insentif yang dinilai maju-mundur oleh pelaku usaha.
Karena itu, pengamat ekonomi seperti Ronny Sasmita dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), mengingatkan, agar Prabowo dalam pernyataan-pernyataannya jangan terlalu menyederhanakan masalah. "Jadi, kalau konteksnya (Presiden Prabowo) ingin menenangkan publik, narasi itu malah berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks," jelasnya, seperti dikutip BBC News Indonesia, Minggu (17/05).
Untuk melalui badai ekonomi ini dengan selamat, seperti diulas The Economist, pilihan Prabowo memang tidak banyak. Menghemat ruang fiskal dengan memangkas proyek-proyek unggulan seperti MBG dan KMP dan memangkas subsidi energi fosil menjadi pilihan terbaik. Selain itu, untuk menjamin kredibilitas pemerintah Prabowo juga harus memperbaiki pola komunikasinya.
Kebijakan harus sejalan dengan narasi yang dikembangkan. Ketika komunikasi antara Presiden, tim ekonomi, dan realisasi kebijakan terlihat tidak sinkron, pasar cenderung merespons dengan sikap defensif.
MAR
