JAKARTA, AFU.ID - Kesepakatan damai yang dicapai oleh Amerika Serikat dan Iran, memicu kelegaan dunia. Perdagangan, khususnya minyak bumi, diharapkan kembali normal dengan dibukanya kembali perairan Selat Hormuz sebagai perairan bebas.
Dari dalam negeri, kelegaan serupa juga dirasakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih luas apabila ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar mereda. Dengan meredanya ketegangan itu, tekanan terhadap harga energi akan berkurang, sehingga kebutuhan subsidi diperkirakan ikut menurun.
Menurut Purbaya, penurunan kebutuhan subsidi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai program prioritas lainnya. "Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Sepanjang awal tahun 2026 ini, APBN memang terus dipaksa bekerja ekstra keras akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan AS-Iran sebelumnya melambungkan harga minyak mentah dunia jauh di atas asumsi makro Indonesian Crude Price (ICP). Ditambah devaluasi nilai tukar rupiah yang sempat tertekan hebat, instrumen subsidi energi nasional mengalami lonjakan drastis.
Data Kementerian Keuangan per 31 Mei 2026 menunjukkan akumulasi belanja subsidi dan kompensasi energi telah membengkak hingga Rp 203,7 triliun, atau setara 45,6 persen dari pagu tahunan. Angka belanja ini meroket tajam dengan pertumbuhan mencapai 208,2 persen secara tahunan (year-on-year). Realisasi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp94,8 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp108,9 triliun.
Membengkaknya kompensasi ini juga dipicu oleh kebijakan baru atas arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Keuangan mengubah pola bayar 70 persen kompensasi kini dicairkan setiap bulan kepada BUMN seperti Pertamina demi menjaga likuiditas cash flow mereka. Volume penyaluran di lapangan pun melesat. BBM bersubsidi terserap 6,31 juta kiloliter (naik 8,6%), elpiji 3 kg mencapai 2,85 juta ton (naik 2,7%), dan pelanggan listrik bersubsidi melonjak hingga menyentuh 43 juta pelanggan.
Jika perdamaian Swiss pada 19 Juni nanti terealisasi, harga minyak global diproyeksikan dapat mendingin kembali ke zona normal keekonomiannya. Berdasarkan skenario Sensitivitas APBN terhadap Harga Minyak Dunia, setiap perubahan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$1 per barel secara konsisten berdampak pada belanja subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp10,3 triliun per tahun.
Artinya, apabila harga minyak dunia mengalami penurunan US$1 per barel, pemerintah memang dapat melakukan penghematan atau mengurangi beban pengeluaran subsidi dan kompensasi energi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar kurang lebih Rp10 triliun.
Lebih dari itu, meredanya tensi global otomatis meredam keperkasaan dolar AS, yang akan memberi ruang bagi rupiah untuk menguat. Berdasarkan parameter sensitivitas APBN 2026, setiap penguatan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS memberikan dampak penghematan defisit bersih sekitar Rp800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dihitung berdasarkan sensitivitas asumsi makro dalam Buku Nota Keuangan, dampaknya terbagi menjadi dua komponen utama. Pendapatan Negara memang berpotensi berkurang sebesar Rp5,3 triliun, karena penerimaan berbasis valas seperti PPh migas dan PPN impor dalam mata uang rupiah terlihat lebih kecil. Namun di sisi lain, belanja negara berkurang sebesar Rp6,1 triliun, karena subsidi energi/BBM dan pembayaran bunga utang luar negeri dalam dolar AS menjadi lebih murah saat dikonversi ke rupiah.
Meski demikian, kelegaan fiskal akibat meredangan ketegangan di Timur Tengah ini sepertinya belum akan dinikmati sektor produktif. Pasalnya, seperti dikatakan Purbaya sendiri, sisa anggaran subsidi yang tidak terpakai dapat dialokasikan untuk pembiayaan program prioritas lain yang dianggap penting oleh Presiden. "Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen.
Artinya kelonggaran ini diprediksi langsung terserap habis untuk membiayai komitmen jaminan program wajib (mandatory spending) pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Meski dikritik sebagai program pemborosan, dan terbukti sarat korupsi, program MBG sendiri ditegaskan pemerintah tak akan dihentikan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari bahkan menyatakan, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda.
Badan Gizi Nasional (BGN), ujar Qodari, tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya. "Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?" kata Qodari dalam keterangan tertulisnya.
Hal serupa juga berlaku pada program Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengingatkan agar publik, termasuk kalangan mahasiswa, tidak terburu-buru bersikap pesimistis terhadap program ini. Menurutnya, program tersebut justru dirancang sebagai upaya membangun aktivitas ekonomi yang lebih produktif di tingkat desa dan kelurahan.
"Kami baru pertama kali menjalankan program ini atas arahan Presiden, mulai dari membangun infrastruktur, menyiapkan badan hukum, sampai proses operasionalnya. Tentu tidak mudah, tetapi jangan langsung pesimis," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Ferry memaparkan, pemerintah telah menyesuaikan target pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Jika sebelumnya ditargetkan mencapai 80 ribu unit, kini jumlah tersebut direvisi menjadi maksimal 40 ribu unit hingga akhir tahun. "Proses pembangunan fisik yang sekarang sedang dilakukan, kami menilai paling maksimal 40 ribu di tahun ini," ujarnya.
Artinya, meski dikritik sebagai program pemborosan, KMP juga akan terus berjalan. Padahal, berdasarkan skema kredit terbaru melalui PMK Nomor 15 Tahun 2026, APBN menanggung pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit gerai koperasi desa dengan tingkat suku bunga/bagi hasil yang dipatok bersubsidi sebesar 6% per tahun.
Dengan target membangun katakanlah seperti dikatakan Ferry, hingga 40 ribu unit Kopdes/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, estimasi total dana APBN yang akan tersedot dalam jangka panjang mencapai Rp120 triliun.
Meskipun dihujani kritik karena program MBG dan Kopdes dinilai membebani ketahanan APBN, Purbaya sendiri berkali-kali menepis kekhawatiran tersebut. Purbaya menegaskan bahwa program-program ini didesain sangat fleksibel dalam hal tata kelola eksekusinya.
"Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan. Kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit APBN bisa kita pertahankan di bawah batas aman 3 persen dari PDB," bantah Purbaya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengingatkan, melandainya harga minyak dunia setelah meredanya ketegangan antara AS dan Iran belum tentu berujung pada penyusutan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Penurunan harga minyak memang dapat mengurangi potensi pembengkakan subsidi energi, tetapi tidak serta-merta memperbaiki posisi fiskal pemerintah," ujarnya seperti dikutip Media Indonesia, Selasa (16/6/2026).
Apalagi, ujar dia, Menkeu Purbaya sudah mengatakan, ruang anggaran tersebut justru akan dialihkan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. "Secara desain ini realokasi belanja, sehingga klaim memperbaiki defisit tidak otomatis berlaku," tegasnya.
Karena itu dia mengingatkan, proyeksi penghematan subsidi energi memang terbuka, namun nilainya diperkirakan tidak sebesar yang dibayangkan. Sebab, yang terjadi saat ini lebih merupakan berkurangnya potensi pembengkakan subsidi, bukan penghematan terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Hal itu terjadi karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) masih berada di level US$91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Selama harga minyak belum kembali mendekati asumsi tersebut, beban subsidi diperkirakan tetap berada di atas anggaran.
Kemudian, nilai tukar rupiah juga masih berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. "Tanpa penguatan rupiah yang sepadan, penurunan harga minyak tidak otomatis memangkas beban subsidi energi," tegasnya.
MAR
