Hashim Jadi Komut WIFI, Berkah Buat Emiten, Lonceng Kematian untuk Kompetisi Pasar yang Adil?

JAKARTA, AFU.ID - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge yang digelar pada 30 Juni 2026, menelurkan keputusan strategis yang krusial. Hashim Djojohadikusumo—pengusaha kawakan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto—resmi diangkat menjadi Komisaris Utama emiten teknologi tersebut.

"Dengan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang semakin solid, Perseroan berada pada posisi yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis, pelaksanaan strategi, tata kelola, dan fungsi pengawasan, sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan," tulis manajemen dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu (1/7/2026).

Bersamaan dengan masuknya lingkar inti istana tersebut, WIFI merilis laporan kinerja keuangan yang fantastis. Pendapatan perseroan melonjak tajam hingga 147 persen menjadi Rp1,66 triliun, dengan capaian margin EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) berada di angka yang menggiurkan, yakni 69 persen.

RUPST juga sepakat untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp10,6 miliar atau setara dengan Rp2,- per saham kepada pemegang saham. "Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha yang kokoh sepanjang tahun 2025," ujar manajemen.

Melihat kinerjanya, di atas kertas, WIFI tampak seperti sebuah perusahaan swasta murni yang sangat gesit mengeksploitasi peluang pasar. Namun, publik mempertanyakan apakah kinerja itu murni profesional? Atau didorong konflik kepentingan tertentu?

Masuknyanya nama Hashim yang merupakan adik Prabowo menjadi titik pangkal pertanyaan tersebut. Pasalnya, banyak dari proyek yang digarap WIFI ternyata berkaitan dengan proyek di entitas milik negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anak usaha WIFI, yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave) misalnya, merupakan pemegang kontrak eksklusif jangka panjang untuk menggelar jaringan kabel fiber optik di sepanjang 4.000 kilometer jalur rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)—sebuah korporasi pelat merah.

Konektivitas fiber optik yang digarap WIFI di pulau Jawa ini bahkan kini tengah dieksplorasi untuk diperluas ke wilayah Sumatera, yang lagi-lagi mengandalkan hak perlintasan (right of way) aset transportasi negara.

Kemudian, WIFI juga tercatat mendapatkan suntikan modal dari bank pelat merah. Pada awal tahun 2025--ketika Hashim masuk menjadi investor-- WIFI mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp978 miliar dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), yang merupakan bank milik negara.

Artinya, banyak proyek yang dikerjakan memang menggantungkan pada proyek-proyek negara. Tak dipungkiri, kebijakan pemerintah adalah salah satu katalis terkuat penggerak harga saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten-emiten yang menggarap proyek pemerintah seperti program swasembada pangan hingga inisiatif hilirisasi sumber daya, umumnya menjadi primadona di bursa.

Hubungan timbal balik yang mesra antara korporasi swasta ini dengan lingkar kekuasaan bahkan diakui secara jujur oleh industri analis keuangan. Berbagai riset sekuritas nasional yang mengulas prospek saham WIFI secara gamblang menuliskan bahwa salah satu katalis positif dan daya tarik utama saham ini adalah:

"Pasar dan lini bisnis perseroan berada dalam posisi yang sangat selaras dengan program-program strategis serta inisiatif digitalisasi yang diusung oleh pemerintah."

Keterbukaan analisis tersebut mengonfirmasi pandangan publik bahwa nilai jual utama dari emiten ini bukan sekadar inovasi teknologi murni, melainkan kedekatan akses terhadap kebijakan publik nasional. Namun dalam kasus WIFI ada hal lain yang mengemuka.

Konsentrasi penguasaan aset digital nasional di bawah bayang-bayang keluarga inti presiden ini memicu kekhawatiran meluasnya praktik kapitalisme kroni (crony capitalism). Ketika sebuah perusahaan swasta mendapatkan karpet merah berupa aset fisik BUMN, pembiayaan bank negara, hingga regulasi yang adaptif tepat setelah lingkaran kekuasaan masuk ke jajaran manajemen, maka narasi kompetisi pasar yang adil runtuh dengan sendirinya.

MAR