JAKARTA, AFU.ID – Arsari Group membantah informasi yang beredar luas di publik yang mengaitkan Hashim S. Djojohadikusumo dengan kepemilikan maupun pengendalian PT Folago Global Nusantara Tbk atau FolaPlay, serta menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya tudingan bahwa anggaran negara dalam penyelenggaraan dan penayangan Piala Dunia 2026 digunakan untuk menguntungkan adik Presiden Prabowo Subianto tersebut. Vice President Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan mengatakan Hashim maupun Arsari Group tidak memiliki saham di FolaPlay.
“Bapak Hashim S. Djojohadikusumo maupun Arsari Group tidak memiliki kepemilikan saham di PT Folago Global Nusantara Tbk (FolaPlay),” kata Ariseno dalam keterangannya, Senin, (29/6/2026).
Arsari juga menyatakan Hashim tidak terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham pengendali, penerima manfaat akhir atau beneficial owner, pengurus, maupun penasihat perusahaan. Menurut Ariseno, tudingan yang mengaitkan penggunaan anggaran negara dalam penayangan Piala Dunia 2026 dengan kepentingan pribadi Hashim tidak didukung fakta yang dapat diverifikasi.
“Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi,” ujarnya.
Sebelumnya, FolaPlay juga telah menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai struktur kepemilikan dan pembiayaan kerja samanya dalam penayangan Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, perusahaan menyebut struktur pemegang saham sebagai emiten terbuka telah diumumkan sesuai ketentuan pasar modal. FolaPlay juga menyatakan kerja sama penayangan melalui platformnya merupakan transaksi komersial yang didanai perusahaan.
Arsari menilai penyebaran informasi tanpa bukti memadai berpotensi merugikan pihak yang dituduh sekaligus menyesatkan publik. Namun, polemik tersebut tetap menempatkan keterbukaan struktur kepemilikan, skema kerja sama, serta sumber pembiayaan penayangan Piala Dunia 2026 sebagai hal yang perlu terus diuji melalui dokumen resmi dan informasi pasar modal. (RHU)
