JAKARTA, AFU.ID - Diajukannya nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Prabowo Subianto, disambut cukup baik oleh pasar. Begitu surat presiden terkait pencalonan Destry dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI—Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Senin (10/8/2026), rupiah terus melanjutkan penguatan pada perdagangan siang ini. Tercatat rupiah menguat ke posisi posisi Rp17.770/US$ atau menguat 0,67%.
Hal ini dinilai sebagai sinyal positif yang menunjukkan kekhawatiran pasar terhadap risiko perubahan arah kebijakan moneter mulai mereda. Destry Damayanti memang bukan figur baru di BI. Dengan penunjukannya sebagai calon tunggal Gubernur BI dinilai mengurangi risiko terjadinya perubahan kebijakan secara tiba-tiba, terutama di tengah kondisi rupiah yang masih menghadapi tekanan eksternal, ketidakpastian geopolitik, serta dinamika suku bunga global.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai keputusan Presiden Prabowo mengusulkan Destry Damayanti merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjamin stabilitas perekonomian nasional. Menurutnya, rekam jejak Destry sebagai teknokrat moneter dengan pengalaman komprehensif dari arena akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga bank sentral menjadi modal utama yang sangat krusial. "Kombinasi pengalaman seperti ini sangat penting ketika tantangan bank sentral semakin kompleks," ujar Fakhrul.
Meski respons awal pasar menunjukkan sentimen positif, kepemimpinan baru Bank Indonesia dipastikan bakal berhadapan dengan medan pertarungan ekonomi yang tidak mudah. Fakhrul menekankan, tugas Gubernur BI mendatang tidak lagi terbatas pada instrumen konvensional seperti pengendalian inflasi dan penyesuaian suku bunga acuan semata.
Bank sentral kini dipaksa beradaptasi dengan lanskap era baru yang diwarnai oleh pesatnya perkembangan teknologi, integrasi kecerdasan buatan (AI), digitalisasi finansial, fragmentasi perdagangan global, pergeseran rantai pasok, transisi energi hijau, pergeseran demografi, hingga lonjakan ketidakpastian geopolitik. Berbagai faktor eksternal tersebut dinilai sedang mengubah tatanan dasar perekonomian secara mendasar.
"Perubahan yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan siklus ekonomi, tetapi perubahan struktur ekonomi dunia. Karena itu, bank sentral harus mampu membaca perubahan jangka panjang, bukan hanya mengelola fluktuasi jangka pendek," tegas Fakhrul.
Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Destry ke depan adalah menuntaskan fase transisi dari stabilisasi menuju efektivitas transmisi kebijakan. Setelah berhasil menjaga kredibilitas dan stabilitas nilai tukar, fokus bank sentral perlu digeser untuk memastikan stabilitas tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi penyaluran likuiditas yang sehat di sektor riil.
Selain itu, menjaga independensi Bank Indonesia sebagai fondasi utama sembari merawat koordinasi harmonis dengan pemangku kebijakan fiskal dan sektor keuangan lainnya menjadi ujian tersendiri. Kepemimpinan baru ini juga diharapkan mampu menjadi momentum emas untuk memperkuat kapasitas riset internal BI dalam memetakan perubahan struktural ekonomi dunia secara presisi.
Know More Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, Destry memiliki pengalaman yang cukup lengkap untuk memimpin bank sentral. Selain pernah berkarier sebagai ekonom di sektor keuangan dan menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry juga telah sekitar tujuh tahun berada di jajaran Dewan Gubernur BI sebagai Deputi Gubernur Senior.
Irman mengatakan, pengalaman tersebut menjadi modal penting mengingat tugas Gubernur BI tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai teori moneter, tetapi juga kemampuan membaca pasar, menjaga komunikasi kebijakan, serta mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi tekanan. Tantangan pertama Destry, ujar Irman, ada pada bagaimana menjaga independensi kebijakan moneter.
"Pasar akan melihat apakah kebijakan BI di bawah kepemimpinan Destry tetap berlandaskan data dan mandat menjaga stabilitas rupiah, atau justru muncul persepsi bahwa kebijakan moneter terlalu akomodatif terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi maupun fiskal pemerintah," paparnya. (MAR)
