Jakarta, AFU.ID – Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menduga perbedaan pandangan antara pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait arah kebijakan moneter menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pergantian pucuk pimpinan bank sentral. Yanuar mengatakan Perry semula dinilai cukup mengakomodasi berbagai kepentingan pemerintah. BI mengikuti keinginan pemerintah untuk menjaga biaya utang tetap rendah, antara lain dengan menahan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan menyesuaikan kebijakan suku bunga.
Namun, sikap tersebut berubah ketika tekanan terhadap rupiah semakin besar. Yanuar menilai Perry mulai mengejar ketertinggalan dengan menaikkan BI Rate beberapa kali, mengurangi intervensi untuk menahan kenaikan yield SBN, serta memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar. "Ketika tembus Rp18.200, Pak Perry melakukan turn around. Yang tadinya akomodatif terhadap pemerintah, dia menyusul karena sudah ketinggalan di belakang kurva, menaikkan BI Rate berkali-kali," ujar Yanuar, dikutip dari saluran Youtube pribadinya, dilihat AFU.ID, Selasa (28/7/2026).
Ia juga menyoroti permintaan BI agar dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dikembalikan ke bank sentral untuk memperkuat likuiditas intervensi di pasar. Di sisi lain, pemerintah disebut memiliki kepentingan menggunakan dana tersebut untuk membiayai berbagai program. Menurutnya, perbedaan kepentingan itu membuat hubungan pemerintah dan BI menjadi tidak lagi sejalan. Ia bahkan menduga Perry dianggap tidak lagi mengikuti keinginan pemerintah. "Kelihatannya Pak Perry dianggap melawan maunya pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari posisi market, sebetulnya memang dia harus melakukan beberapa hal terkait dengan nilai tukar," katanya.
Langkah pengetatan yang dilakukan BI justru diperlukan karena Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup kuat untuk melawan arus modal global. Ia menyebut pelemahan rupiah ketika mata uang negara-negara Asia lain justru menguat menjadi bukti bahwa kondisi domestik membutuhkan respons moneter yang lebih fokus. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi tanpa dibebani kepentingan jangka pendek pemerintah. "Harus ada konsensus politik, terutama presiden sebagai kepala negara, yang memberikan ruang untuk bank sentral menyelesaikan dulu persoalan-persoalan jangka pendeknya. Pemerintah tidak bisa terlalu egois meminta bank sentral mengurusi urusan pemerintahan," ujar Yanuar. (EER)
