JAKARTA, AFU.ID — Langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia memunculkan sinyal kuat adanya upaya sentralisasi kebijakan hingga ke tingkat daerah.
Melalui dalih penyelarasan visi ‘Astacita’, pemerintah pusat secara tersirat menekan pimpinan legislatif daerah sebagai pemegang otoritas anggaran.
Yang mana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersusun untuk memuluskan program-program prioritas nasional, tak terkecuali program padat modal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily, membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menyasar fungsi ‘pemegang palu’ para pimpinan DPRD.
“Secara umum, Pak Presiden menyampaikan perlunya kekompakan dan persatuan semua pimpinan daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah,” ungkapnya, Selasa, (21/4/2026).
“Karena kita tahu, pimpinan DPRD itu adalah pemegang palu bagi kebijakan-kebijakan di daerah,” sambungnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat.
Pernyataan tersebut lantas mengindikasikan bahwa tanpa persetujuan anggaran dari DPRD, program mercusuar pusat akan sulit berjalan di daerah.
Kepala Negara bahkan meminta agar perbedaan bendera politik dikesampingkan demi memuluskan jalan menuju ‘Indonesia Emas 2045’.
Akan tetapi, narasi kekompakan tersebut menemui ujian dari realitas beban fiskal.
Salah satu program yang ‘dipaksa’ masuk ke dalam radar prioritas daerah adalah MBG.
Ace Hasan Syadzily mengeklaim program tersebut akan membawa multiplier effect bagi daerah, mulai dari peningkatan gizi hingga pembukaan lapangan kerja.
“Karena dengan anggaran yang cukup besar, kita harapkan selain membangun gizi masyarakat, tapi juga bisa mendorong daya ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Meski begitu, pernyataan tersebut menyisakan tanda tanya besar mengenai skema pembagian beban anggaran antara APBN dan APBD yang kerap menjadi momok bagi ketahanan fiskal pemerintah daerah.
Di sisi lain, mobilisasi seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia tersebut tak urung memicu spekulasi terkait konsolidasi politik jangka panjang.
Menariknya, tanpa provokasi pertanyaan yang spesifik dari awak media, Ace Hasan Syadzily buru-buru menepis isu bahwa pertemuan tersebut membahas agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
“Tidak disinggung sama sekali terkait dengan sistem Pemilu 2029,” pungkas Waketum Partai Golkar ini. (ADR/FAD)
