Pola Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu

Jakarta, AFU.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu berkomitmen terus menekan angka kemiskinan di Ibu Kota Sulawesi Tengah hingga ke titik paling rendah melalui berbagai intervensi program prioritas daerah.

"Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor dan langkah itu dilakukan berkesinambungan," kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin saat memimpin Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Dan Percepatan Penurunan Stunting 2026 di Palu, Selasa.

Ia menjelaskan, kemiskinan dan stunting memiliki keterkaitan yang erat, maka pola penanganan mendesak yakni intervensi perbaikan ekonomi keluarga.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) presentasi kemiskinan di Kota Palu pada 2025 berada di angka 5,26 persen, mencerminkan keberhasilan upaya penanggulangan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kota Palu, ksta doa, sempat berada di angka 6,56 persen pada 2023, kemudian turun menjadi 5,96 persen di 2024.

"Semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu berkolaborasi menekan kemiskinan. Pada 2026 Pemkot Palu berupaya menekan angka tersebut secara signifikan," ujarnya.

Menurut dia, keakuratan data sangat penting sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, dan keberhasilan tahun sebelumnya tetap menjadi bahan evaluasi guna memantapkan intervensi program ke depan.

Ia meminta OPD memperhatikan indikator-indikator penilaian kemiskinan, sebagaimana indikator penilaian BPS didasarkan pada tingkat pengeluaran rumah tangga, maka intervensi dilakukan pemerintah daerah (pemda) mencakup penguatan pendapatan masyarakat melalui skema pemberdayaan.

"Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan pendekatan multidimensi melalui 37 variabel dalam penilaian kemiskinan seperti akses air bersih, listrik, sanitasi, serta kondisi tempat tinggal maka masing-masing instansi harus mengambil peran melakukan langkah-langkah intervensi yang cepat dan tepat sasaran," ucap Imelda.

Pencapaian Pemkot Palu menekan kemiskinan tidak terlepas dari dukungan anggaran yang besar untuk pelaksanaan program, maka  2026 pola seperti itu tetap konsistensi dilalukan.

Tahun Sebelumnya pemerintah setempat menggenjot sejumlah program pengentasan kemiskinan, di antaranya pemberdayaan ekonomi dan inkubator bisnis atau bantuan modal Rp2 juta per rumah tangga miskin.

Kemudian, intervensi berkesinambungan melalui pelatihan keterampilan guna menekan pengangguran, lalu intervensi program "Palu Mandiri Tangguh Pangan" yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan keluarga guna menjaga inflasi.

"Kami optimis upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

(ANT/RAI)