JAKARTA, AFU.ID — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen
“(Kami mendorong) Jawa Timur mencapai pertumbuhan di atas 6 persen, disertai peningkatan kualitas pembangunan melalui penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan,” katanya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/4/2025), ia menyebutkan bahwa Bappenas bersama dengan pemerintah daerah tengah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi.
Target pertumbuhan ekonomi di Jatim yang diharapkan Bappenas bertujuan untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen sebagaimana dalam RKP 2027, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pihaknya juga menekankan urgensi sinergi pusat dan daerah dalam memastikan implementasi program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.
Di Jatim, lanjutnya, berbagai proyek strategis turut didorong, termasuk pembangunan bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta kawasan ekonomi khusus (KEK) di Gresik dan Singasari.
Menurut dia, kawasan metropolitan Surabaya atau Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) memiliki prospek cerah sebagai pilar ekonomi Jatim. Prospek tersebut turut didukung pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi.
Selain itu, Kepala Bappenas menekankan pula penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi penting dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
SDI juga diharapkan dapat menjaga harmonisasi keamanan antara pusat, daerah, dan desa, sehingga seluruh proses pembangunan desa dapat berjalan lebih selaras, efektif, dan berkelanjutan.
“RKP 2027 harus menjadi dasar kuat dalam memperkuat ekonomi daerah. Jika ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan kuat,” ujar Menteri PPN. (ANT/RHU)
