JAKARTA, AFU.ID - PDI Perjuangan memilih tidak menggunakan istilah Prabowonomics untuk menggambarkan arah kebijakan ekonomi nasional dan mendorong pemerintah memakai konsep Indonesianomics. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ketika merespons Presiden Prabowo Subianto yang belakangan kembali menggaungkan Marhaenisme dalam arah kebijakan ekonominya. Menurut Hasto, konsep ekonomi Indonesia seharusnya berpijak pada gagasan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, bukan berangkat dari penamaan yang melekat pada figur tertentu.
Hasto mengatakan PDIP lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics karena fondasi pembangunan ekonomi nasional telah tersedia dalam Pancasila, UUD 1945, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, serta cita-cita Trisakti. Ia menilai ukuran keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi bukan terletak pada nama yang digunakan sejak awal. Pengakuan terhadap sebuah konsep, menurutnya, seharusnya muncul dari masyarakat setelah kebijakan tersebut terbukti mampu membawa kesejahteraan.
“Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang,” kata Hasto, Senin (17/8/2026). Ia menegaskan kekuatan ekonomi nasional harus bertumpu pada kemampuan produksi masyarakat di tingkat bawah. “Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki,” lanjutnya.
Meski tidak memilih istilah Prabowonomics, PDIP mengapresiasi Prabowo yang membawa kembali Marhaenisme dalam pembicaraan mengenai kebijakan ekonomi nasional. Hasto menyebut Marhaenisme merupakan asas sekaligus teori perjuangan yang menekankan keberpihakan kekuasaan kepada rakyat banyak. Karena itu, penggunaan semangat Marhaenisme oleh pemerintah dinilai harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, bukan berhenti sebagai istilah politik.
“Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka,” ujar Hasto. Ia menyampaikan terima kasih karena Prabowo ikut menggaungkan kembali gagasan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Namun, PDIP menilai keberpihakan itu harus dapat diukur dari perubahan yang dirasakan petani, pekerja, dan kelompok masyarakat kecil.
Hasto menjadikan kedaulatan petani sebagai salah satu contoh konkret penerapan Marhaenisme dalam kebijakan ekonomi. Menurutnya, petani harus memiliki akses terhadap tanah sebagai alat produksi, mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, serta benih unggul yang dikembangkan anak bangsa. Kebijakan semacam itulah yang menurut PDIP menjadi ukuran apakah semangat Marhaenisme benar-benar dijalankan pemerintah.
“Ketika kita berteriak ‘Marhaenisme’, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa,” kata Hasto. Menurutnya, persoalan struktural tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebuah konsep ekonomi memperoleh pengakuan dari masyarakat. PDIP menilai orientasi produksi rakyat harus menjadi pembeda utama dari sistem ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar.
Pernyataan tersebut muncul setelah Prabowo menyinggung Marhaenisme ketika menyampaikan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Saat berbicara mengenai rencana pemerintah membangun bursa mineral dan komoditas strategis, Prabowo mempertanyakan kondisi Indonesia yang menjadi produsen berbagai komoditas tetapi belum sepenuhnya mengendalikan pembentukan harga. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini identik dengan ajaran Bung Karno.
Istilah Prabowonomics sendiri belakangan digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Namun, Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankannya bukan semata-mata gagasan pribadi, melainkan berangkat dari cita-cita para pendiri bangsa serta amanat konstitusi. Pemerintah menempatkan Ekonomi Pancasila, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai pijakan dalam mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan.
PDIP kini menekankan agar perdebatan mengenai Prabowonomics, Indonesianomics maupun Marhaenisme tidak berhenti pada persoalan penamaan. Bagi Hasto, keberhasilan arah ekonomi pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengatasi persoalan struktural dan memperkuat kedaulatan rakyat atas alat produksinya. Pengakuan terhadap sebuah konsep ekonomi, menurut PDIP, baru akan datang ketika masyarakat merasakan langsung hasil kebijakan tersebut. (RHU)
