JAKARTA, AFU.ID - Koalisi Transisi Bersih (KTB) bersama Sawit Watch dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah untuk segera merevisi regulasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50). Tuntutan ini disampaikan dalam Rapat Audiensi bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/7/2026).
KTB menegaskan, petani sawit swadaya harus terlibat langsung dalam rantai pasok biodiesel nasional agar menerima manfaat ekonomi yang adil dari kebijakan hilirisasi tersebut. Meskipun program B50 yang baru diluncurkan di Karawang diklaim Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 44 juta ton CO₂, KTB melihat adanya ketimpangan struktural.
Saat ini, terdapat sekitar 5,31 juta hektar perkebunan sawit swadaya (35% dari total nasional) yang berpotensi menghasilkan hingga 13,91 juta kilo liter biodiesel, namun potensi besar ini terhambat oleh regulasi. Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, menyatakan, pola hilirisasi saat ini masih lebih banyak menguntungkan korporasi besar akibat aturan yang diskriminatif.
"Hambatan utama berada pada regulasi turunan, khususnya Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2021, yang membatasi pasokan Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel hanya berasal dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) yang ditunjuk. Akibatnya, petani swadaya masih terjebak dalam rantai pasok yang panjang dan menjadi price taker," kata Surambo dalam pernyataan tertulis yang diterima AFU.ID, Rabu (15/7/2026).
Sebagai solusi, KTB meminta Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM merevisi aturan tersebut agar koperasi petani dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini milik masyarakat diakui sebagai pemasok resmi bagi Pertamina, mengadopsi model "Sumur Rakyat" di sektor migas. "Hilirisasi akan jauh lebih kokoh apabila petani dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai objek pembangunan," tegas Surambo.
Keadilan Dana BPDP dan Kemitraan Wajib
Tuntutan serupa disuarakan oleh SPKS terkait tata kelola dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dinilai belum proporsional dan lebih banyak berpihak pada industri biodiesel raksasa. Ketua SPKS Nasional, Sabarudin, menyoroti banyaknya perusahaan penerima subsidi biodiesel di daerah sentra sawit yang belum bermitra dengan petani lokal.
"Pemerintah harus memastikan perusahaan penerima subsidi biodiesel wajib bermitra dengan petani sawit swadaya setempat. Kami juga meminta dana BPDP dialokasikan secara proporsional untuk pembangunan PKS Mini Rakyat serta percepatan sertifikasi STDB dan ISPO bagi petani. Jangan sampai petani yang menyumbang dana, tetapi manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati korporasi," kata Sabarudin
Kepala Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andry, menambahkan, koperasi petani sebenarnya siap menjadi offtaker langsung bagi Pertamina jika didukung modal dan regulasi yang pasti. "Pertamina perlu membuka ruang kerja sama investasi bersama koperasi petani. Kami memerlukan komitmen konkret untuk membangun pilot project yang mengintegrasikan perkebunan sawit rakyat langsung dengan industri biodiesel. Kendala utama kami saat ini adalah pembiayaan dan regulasi," tegasnya
DPR Dukung Pelibatan Petani Sawit
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap penguatan koperasi dan UMKM sawit dalam ekosistem B50. "Catatannya, tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan legalitas yang berlaku. Seluruh aspirasi ini akan diteruskan ke Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," tegasnya
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi agar mampu mengembangkan fasilitas pengolahan sawit secara mandiri sesuai persyaratan yang berlaku. "Penyempurnaan kebijakan hilirisasi perlu dilakukan agar manfaat ekonomi dari program B50 dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya petani sawit," ujar Cornelis.
Sebagai tindak lanjut, KTB mendorong DPR RI untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas kementerian serta membentuk Satuan Tugas Multi-Stakeholder. "Langkah ini penting guna mengawal pelaksanaan proyek percontohan PKS Mini di daerah sebagai wujud nyata pelibatan langsung petani sawit swadaya dalam rantai nilai biodiesel nasional," pungkas Surambo..
MAR
