JAKARTA, AFU.ID - Target pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 didesak agar tidak sekadar menjadi deretan angka statistik, melainkan harus diterjemahkan sebagai instrumen nyata untuk menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memangkas kesenjangan sosial.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rapat paripurna kali ini menyampaikan rancangan awal keuangan negara berupa Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah kepada pihak legislatif.
Puan memberikan penekanan kepada jajaran eksekutif agar arsitektur APBN 2027 benar-benar difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat dan distribusi kesejahteraan yang inklusif di tengah ancaman risiko global.
KEM-PPKF ini tidak hanya menjadi landasan postur APBN, tetapi juga sinyal krusial bagi investor dan pelaku usaha terkait arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Puan di mimbar pimpinan.
Lebih lanjut, Puan menilai partisipasi langsung Kepala Negara dalam sidang paripurna serah terima dokumen awal APBN ini bukan sekadar formalitas, melainkan membawa pesan kuat bagi eksekusi kebijakan di lapangan.
“Kehadiran Bapak Presiden menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
Di luar substansi ekonomi makro, sidang paripurna ini juga menjadi arena pertemuan level atas para elite politik nasional. Jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang juga berstatus sebagai pimpinan partai politik tampak memenuhi bangku VIP.
Terpantau hadir Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hingga Presiden PKS Almuzamil Yusuf.
Dari jajaran elite parpol koalisi pemerintahan, hanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tidak hadir lantaran tengah menunaikan ibadah haji. (FAD)
