Jakarta, AFU.ID — Pemerintah belum memberikan lampu hijau kelanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Surabaya. Alih-alih membahas pembangunan jalur baru, pemerintah justru memilih menuntaskan persoalan restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terlebih dahulu.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus pada penyelesaian restrukturisasi keuangan KCJB sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Whoosh ke Surabaya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko yang juga sudah ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandungnya," kata Allan dalam bincang dengan media, dikutip Minggu (28/6/2026).
Menurut Allan, hasil restrukturisasi tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur utama bagi pemerintah untuk menentukan apakah proyek kereta cepat layak diperpanjang ke Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi. "Setelah itu menjadi tolak ukur untuk perpanjangan ke Surabaya, bahkan Banyuwangi," ujarnya.
Pengalaman proyek Jakarta-Bandung, yang mengalami pembengkakan biaya dan memerlukan restrukturisasi pembiayaan, kini menjadi bahan evaluasi sebelum keputusan investasi baru diambil.
Sikap serupa sebelumnya disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, pembahasan mengenai kereta cepat Jakarta-Surabaya belum menjadi prioritas selama restrukturisasi proyek Jakarta-Bandung belum selesai.
Ia mengatakan proses restrukturisasi terus berjalan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta para pemangku kepentingan lainnya.
"Tahapan hari ini kita lakukan paralel. Pertama, restrukturisasi keuangan KCJB ini terus berprogres," kata AHY usai rapat koordinasi di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Menurut AHY, penyelesaian persoalan proyek pertama menjadi syarat penting sebelum pemerintah menyusun peta jalan pengembangan jaringan kereta cepat nasional.
"Mengapa ini penting? Karena sebelum kita mengembangkan roadmap lebih serius untuk memperpanjang atau mengembangkan Jakarta-Surabaya, bahkan bisa saja sampai dengan Banyuwangi seperti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas," ujarnya.
Isu pembengkakan biaya pada proyek KICI Jakarta-Bandung menjadi landasan bagi pemerintah bahwa proyek strategis tidak berhenti ketika proyek tersebut beroperasi, tetapi skema pembiayaan juga harus diperhatikan.
Hal ini dinilai penting mengingat proyek KCJB sebelumnya mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang memicu perlunya penataan ulang skema pembiayaan.
Di sisi lain, sinyal positif datang dari proses negosiasi restrukturisasi dengan pihak China. Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan pembahasan mengenai restrukturisasi berjalan dengan baik dan komunikasi antara kedua negara berlangsung intensif.
"Tidak mungkin untuk mengungkapkan detail apa pun soal diskusi. Tetapi semuanya berada di jalur yang benar," ujar Wang saat ditemui di sela China-Indonesia Think-Tank and Media Forum 2026 di Jakarta, seperti dikutip CNBC, Rabu (24/6/2026).
Wang juga menegaskan bahwa pembiayaan proyek kereta cepat bukan merupakan pinjaman langsung dari pemerintah China kepada pemerintah Indonesia. Menurut dia, pembiayaan diberikan melalui China Development Bank kepada perusahaan pelaksana proyek.
"Itu bukan utang. Itu adalah uang yang kita utangkan kepada bank pembangunan (China Development Bank) yang meminjamkan uang kepada Whoosh," katanya.
Skema tersebut sejalan dengan penjelasan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2021 yang menyebut sekitar 75 persen pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank dalam skema business to business (B2B).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi telah mencapai tahap akhir. Menurutnya, hasil restrukturisasi sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh pemerintah. "Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan," kata Purbaya kepada wartawan.
Meski belum bersedia menjelaskan isi restrukturisasi, Purbaya mengungkapkan pengalaman selama pembangunan KCJB menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Ia menuturkan pembengkakan biaya pada masa lalu salah satunya dipicu lambatnya pembebasan lahan dan tidak adanya pengelolaan proyek yang terintegrasi.
"China itu bilang, waktu itu ya sekarang sudah diselesaikan, dulu enggak ada kemajuan. Sudah dua tahun lahan yang dibebaskan baru 4 kilometer," ujarnya.
Menurut Purbaya, pengalaman tersebut menjadi alasan pemerintah kini memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis agar tidak kembali menghadapi persoalan serupa. (EER)
