JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.
“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa, (28/4/26).
Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.
Baca juga: Pupuk Kujang pastikan stok pupuk subsidi di Jabar saat musim gadu aman
Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.
"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".
Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.
Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Baca juga: Stok pupuk aman, Purbaya sebut RI siap ekspor di tengah krisis global
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.
Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.
”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.
Baca juga: Komisi XI DPR: Distribusi pupuk subsidi harus diawasi hingga daerah 3T
Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.
Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.
Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Baca juga: Pupuk Indonesia berpotensi ekspor 2 juta ton untuk jaga pasokan global
Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.
Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.
Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.
Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.
Baca juga: Mentan pastikan harga pupuk subsidi tak naik meski Hormuz ditutup
Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi. (ANT/RHU).
