JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah melakukan penjajakan dengan calon investor asing, utamanya dari China dan Rusia untuk mengembangkan jalur kereta api di Kalimantan. Langkah ini ditempuh setelah Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan proyek infrastruktur perkeretaapian antarpulau untuk menekan biaya logistik nasional, memicu pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, serta menghadirkan moda transportasi massal yang terjangkau bagi masyarakat.
"Sudah kita jajaki dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri Di antaranya China dan Rusia," ujar Dudy di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyusun roadmap pembangunan. Berbeda dengan proyek Trans Sumatra yang sebagian jalurnya sudah terbangun dan tinggal dihubungkan, jaringan kereta di Kalimantan benar-benar harus dirintis dari nol. "Kalau Trans Sumatra kan sebagian memang sudah tersedia Tinggal kita sambung-sambungkan Kalau Trans Kalimantan memang kita harus mulai," ucapnya.
KAI yang berada di bawah naungan BPI Danantara disiapkan untuk ikut menggarap proyek ini. Kendati besaran angka investasi masih dalam tahap kalkulasi bisnis oleh para calon investor, penjajakan kembali dengan Rusia—yang sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo—kini dibuka ulang bersamaan dengan pendekatan ke pihak China.
Langkah merintis jalan rel di Tanah Borneo ini sekaligus membuka kembali lembaran panjang sejarah perkeretaapian di pulau tersebut yang sempat meredup selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Kalimantan bersama Bali dan Lombok sebenarnya sempat masuk dalam studi perencanaan rel era kolonial Belanda, namun tidak pernah berlanjut ke tahap pembangunan jalur umum seperti di Jawa dan Sumatra.
Meski demikian, aktivitas perkeretaapian khusus, sejatinya telah hadir di Kalimantan sejak masa Hindia Belanda untuk menunjang eksploitasi sumber daya alam. Jalur rel berukuran 1.067 mm tercatat pernah dibuka di Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar tahun 1908 guna menghubungkan kilang minyak dengan pelabuhan.
Infrastruktur kereta tersebut mengalami kerusakan parah pada Perang Dunia II karena pengeboman oleh Amerika terhadap pasukan Jepang yang saat itu menguasai Indonesia. Jalur rel ini sempat direstorasi setelah 1945 untuk kebutuhan militer, tetapi kemudian kembali terbengkalai setelah pasukan militer meninggalkan Kalimantan. Sejak 1950, rel kereta api di Kalimantan tak pernah lagi beroperasi.
Sementara di Kalimantan Selatan, jaringan rel kereta tambang (lori) telah memfasilitasi pengangkutan batu bara sejak akhir abad ke-19, seperti di tambang Oranje-Nassau serta jalur sepanjang 5 kilometer yang menghubungkan Semblimbingan menuju Pelabuhan Stagen di Pulau Laut sejak 1903.
Masa kejayaan tambang batu bara di Kalimantan berlangsung sekitar 1888 hingga 1954. Salah satu pusat aktivitasnya berada di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, yang dikelola perusahaan Borneo Maatschappij dengan lebar rel 600 milimeter dan sebagian 1.067 milimeter.
Untuk mendukung operasional tambang, Pemerintah Hindia Belanda bersama perusahaan tambang De Steenkolen-Maatschappij Poeloe Laoet membangun jalur angkut sepanjang sekitar 5 kilometer dari wilayah Semblimbingan menuju Pelabuhan Stagen sejak 1903.
Peta jalur spoorweg Semblimbingan-Stagen menunjukkan rel kereta melintasi kawasan permukiman, jalur sungai, dan sejumlah ruas jalan darat sebelum mencapai pelabuhan. Keberadaan kereta api tambang di Kalimantan Selatan juga diperkuat oleh berbagai dokumentasi sejarah yang tersimpan di sejumlah lembaga internasional.
Sayangnya, perkeretaapian di Kalimantan tidak pernah berkembang menjadi jaringan transportasi publik. Niat untuk menghidupkan kembali moda transportasi rel di Kalimantan baru kembali mengemuka secara formal sekitar tahun 2015 di bawah dorongan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan PT Industri Kereta Api (INKA).
Gagasan tersebut makin diperkuat pada 2019 saat janji kampanye pembangunan jalur kereta di Kalimantan Selatan mulai ditindaklanjuti lewat studi kelayakan (feasibility study). Cetak biru perkeretaapian Kalimantan kemudian dikonkretkan dalam dokumen pendorong Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga target 2030.
Peta jalan ini merancang pengembangan layanan kereta antarkota yang melintasi berbagai koridor strategis. Di antaranya rute Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung, Balikpapan-Tanah Grogot-Tanjung, Balikpapan-Samarinda, Tanjung-Banjarmasin, Banjarmasin-Palangkaraya, hingga rute pemungkas Bandara Supadio Pontianak-Mempawah-Singkawang hingga batas negara. Selain jalur antarkota, cetak biru tersebut menargetkan integrasi rel dari kawasan produksi komoditas menuju pelabuhan utama serta konektivitas ke bandara-bandara vital.
Untuk mendukung operasional hingga 2030, Kalimantan diproyeksikan membutuhkan ratusan lokomotif dan ribuan gerbong guna melayani target pengangkutan 6 juta penumpang dan 25 juta ton barang per tahun. Kini, komitmen Presiden Prabowo untuk merealisasikan Trans Kalimantan menjadi angin segar bagi terwujudnya transportasi berbasis rel modern di pulau tersebut.
"Rencanakan dengan baik Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway," tegas Prabowo saat memberikan arahan pembangunan infrastruktur konektivitas. (MAR)
