Jika pemerintah benar ingin mengkaji demi mencari jalan keluar agar pelaksanaa MBG sesuai yang diharapkan, sebenarnya sudah banyak masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil. Salah satunya adalah dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengungkapkan titik elmah desain dan penganggaran MBG.
Dari sisi anggaran misalnya, selain menelan anggaran jumbo, MBG juga memggerus pos anggaran krusial lainnya. Tercatat 83,4% anggaran MBG "memakan" porsi anggaran pendidikan, 9,2% memotong anggaran kesehatan, dan 7,4% dari sektor ekonomi. Imbasnya, anggaran puskesmas untuk penanganan stunting riil di tingkat tapak justru menyusut.
Dari sudut pandang hukum, Corruption Risk Assessment (CRA) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG beroperasi di atas pondasi regulasi yang sangat lemah. Minimnya transparansi dan ketiadaan indikator mitigasi konflik kepentingan membuka ruang lebar bagi penunjukan vendor penyedia pangan secara sepihak di daerah.
Ekonom UGM, Elan Satriawan dan Wisnu Setiadi Nugroho, menyoroti, performa buruk penyerapan dana MBG berakibat fatal pada makroekonomi. Alih-alih menjadi stimulus ekonomi lokal melalui pembelian bahan baku petani, macetnya aliran dana justru menahan likuiditas pasar. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional terseret turun ke angka 4,8%.
UGM juga memberikan catatan terkait aspek jaminan kualitas pangan (quality assurance) MBG. Masalah keracunan massal akibat kontaminasi bakteri E. coli, Salmonella, dan Bacillus cereus telah menginfeksi lebih dari 6.400 anak sekolah di berbagai daerah uji coba, termasuk insiden massal di Jawa Barat yang merawat 1,000 siswa dalam waktu singkat. Dapur-dapur mitra SPPG kedapatan menggunakan bahan makanan busuk dan memiliki sertifikasi higienitas yang tidak memadai.
Selain itu, survei pasar dari CELIOS menemukan 65% orang tua murid tetap harus mengeluarkan uang belanja tambahan karena makanan dari sekolah tidak habis atau tidak cocok dengan selera anak. Bahkan, 73% orang tua menegaskan mereka jauh lebih memilih bantuan langsung tunai (cash transfer) daripada paket makanan jadi.
Moratorium Jangka Pendek Program MBG
Mata rantai masalah ini akhirnya memicu ledakan kemarahan di ruang publik. Bertepatan dengan pelaksanaan ratas di Istana, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi teatrikal bertajuk "Dapur Koruptor Raksasa" di depan Gedung Kejaksaan Agung RI.
Masyarakat sipil menuding proyek MBG telah melenceng jauh dari penanganan stunting, berubah menjadi bancakan konsesi ekonomi bagi jejaring elite politik, kepolisian, dan militer yang menguasai SPPG daerah. Mereka juga mengecam pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK kepada Badan Gizi Nasional yang dianggap hanya sebagai "stempel kosmetik" untuk menutupi kebobrokan substantif.
Peneliti Transparency International (TI) Indonesia, Agus Sarwono, yang turun langsung ke jalan, menyampaikan kritik tajamnya. "Proyek MBG ini jelas gagal sejak dalam perencanaan, karena 10 bulan mereka kerja tanpa regulasi. Kita sudah mengingatkan sejak tahun lalu ada masalah di tata kelola yang seharusnya dibenahi, tapi mereka tidak melakukan apa pun. Saya ingin menantang Prabowo untuk berani mengatakan program ini gagal sehingga harus dihentikan," cetus Agus di depan gedung korps Adhyaksa.
Koalisi MBG Watch membawa tiga tuntutan mutlak kepada pemerintah. Hentikan total program MBG serta bubarkan SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN), usut tuntas dugaan korupsi rantai pasok MBG tanpa pandang bulu, dan alihkan seluruh sisa anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan murni, dan perlindungan sosial masyarakat miskin yang terbukti efektif (seperti PKH dan BPNT).
Juru Bicara MBG Watch Media Askar menambahkan, dampak salah sasaran SPPG juga telah memicu inflasi buatan yang melonjakkan harga komoditas pangan pokok di pasar domestik, mengorbankan daya beli buruh, nelayan tradisional, hingga pengemudi ojek daring. "Kelanjutan aksi ini bergantung pada pemerintah, bolanya bukan di masyarakat sipil. Jika ingin ekonomi dan pasar saham (IHSG) kita kembali pulih, hentikan kebijakan yang dipaksakan ini, lakukan evaluasi total," tegas Media Askar.
Kajian akademis dari FEB UGM memberikan rekomendasi yang selaras dengan tuntutan publik. Pemerintah harus melakukan moratorium jangka pendek (fase konsolidasi). Menunda ekspansi ugal-ugalan ke target 32.000 SPPG adalah pilihan paling rasional guna merancang ulang sistem dari yang tadinya terpusat komando menjadi sistem hibrida berbasis komunitas, mencontoh keberhasilan tata kelola pangan sekolah di Jepang atau Brasil yang mewajibkan 30% pasokan dari petani kecil setempat.
MAR
