Menteri Dody Ungkap Praktik Absensi Fiktif dan Judi Online di Kementerian PUPR, Jadi Alasan Mutasi Massal?

Jakarta, AFU.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengungkap temuan mengejutkan terkait pelanggaran disiplin di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Dalam wawancara di program Akbar Faizal Uncensored, Rabu (15/7/2026), ia menyebut praktik absensi fiktif dan keterlibatan pegawai dalam judi online (judol) menjadi salah satu alasan utama di balik kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukannya.

Dody mengungkapkan, sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai dari total 38.600 aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PUPR terbukti melakukan pelanggaran absensi elektronik. "Bayangin, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. 1 dari 10 pegawai saya bohong soal absen," ujar Dody dalam wawancara tersebut. Praktik ini baru terungkap setelah sistem absensi elektronik dirombak dan diawasi secara ketat. Ia menyebut selama ini praktik tersebut berlangsung karena adanya "kekuatan pertemanan" di antara pegawai dari angkatan yang sama sehingga proses hukum tidak pernah berjalan.

Lebih mencengangkan lagi, Dody mengungkap temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan sekitar 6.000 pegawai Kementerian PUPR terlibat dalam praktik judi online. "Ini bukan data saya, data PPATK. Judul (judi online) itu pidana," tegasnya. Dody mengaku prihatin dengan temuan tersebut. Bagaimana mungkin mengelola anggaran ratusan triliun rupiah, tetapi masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, termasuk judi yang merupakan tindak pidana.

Temuan tersebut menjadi dasar kebijakan mutasi dan pergantian pejabat yang dinilai publik sebagai langkah ekstrem. Dody mengakui bahwa ia harus sering mengganti orang karena situasi internal yang sangat serius. "Saya ini orang asing yang baru masuk PUPR. Saya harus mencari orang yang sekarakter dengan saya: integritasnya terjaga dan loyal seribu persen kepada pemerintahan yang ada. Di awal-awal saya masuk, saya tidak ketemu orang seperti itu," jelasnya.

Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah kasus pembangunan Sekolah Rakyat. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penyelesaian pada Juni, kontrak pembangunan di tingkat satuan kerja masih tertulis Agustus. Ia juga menyinggung kasus dugaan penyimpangan oleh Dirjen Sumber Daya Air yang mengajukan anggaran sewa helikopter untuk perjalanan dinas bencana, namun setelah dicek, dari sepuluh kali pengajuan hanya satu yang benar, sisanya fiktif. Kasus tersebut kini telah masuk ke ranah hukum dan yang bersangkutan memilih mengundurkan diri.

Meskipun melakukan sejumlah pergantian, Dody menegaskan bahwa langkahnya bukanlah perombakan total. Ia mengibaratkan Kementerian PUPR sebagai bangunan kayu yang kuat, hanya saja ada "rayap" di dalamnya yang harus disuntik agar mati, sementara kayu tetap tegak. "Yang saya lakukan hanya di level atas, bagian yang 'diperas'. Bangunan PUPR ini sudah sangat kuat. Hanya pengawasannya yang lebih diperkuat," pungkasnya. (EER)