JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk segera merumuskan formula harga komoditas nasional, seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya, agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di mata dunia.
Sebagai salah satu pemain utama di pasar agraris global, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki hak penuh atas hasil buminya sendiri.
Presiden Prabowo memandang ada keanehan mendasar dalam tata kelola perdagangan internasional saat ini, di mana Indonesia yang menyandang status sebagai produsen terbesar justru harus tunduk pada ketetapan harga yang dibuat oleh negara lain.
"Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi, saya mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita," kata Prabowo saat Rapat Paripurna di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu merasa khawatir atau memaksakan diri untuk menjual komoditas apabila negara-negara mitra tidak bersedia memberikan penawaran yang adil dan sesuai dengan regulasi domestik. Indonesia memiliki alternatif untuk memanfaatkan bahan baku tersebut demi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.
"Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujarnya.
Sektor pertambangan juga tidak luput dari perhatian serius mantan Danjen Kopassus tersebut. Indonesia yang kaya akan nikel dan emas diharapkan mampu memegang kendali penuh atas nilai jual komoditas tambang nasional dari hulu ke hilir.
"Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumsukan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," tegasnya.
Menurut Presiden, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang perlindungan sumber daya alam. Jika pasar global menolak standarisasi harga dari Indonesia, pemerintah memilih untuk mengendapkan kekayaan alam tersebut sebagai warisan berharga untuk generasi masa depan.
"Dan kalau mereka nggak mau beli ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah. Saudara sekalian saya minta dukungan majelis, marilah kita bersama-sama," ucapnya.
Namun, upaya menegakkan kedaulatan di pasar internasional ini dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembenahan mendasar pada iklim usaha di dalam negeri.
Presiden Prabowo menyoroti masih maraknya praktik pemerasan dan gangguan birokrasi yang kerap kali mengorbankan para pelaku usaha. Perbandingan efisiensi birokrasi dengan negara tetangga menjadi sorotan tajam demi memicu perubahan nyata.
"Justru pemerintah harus perbaiki, semua institusi kita, supaya ada iklim usaha yang baik, jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu, kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," kata Prabowo.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Kepala Negara meminta seluruh jajaran kementerian untuk menertibkan aparatur di bawahnya. Fenomena munculnya aturan-aturan teknis baru di tingkat bawah yang justru mengganggu instruksi utama dari pusat harus segera dihentikan.
"Kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri-lah, peraturan teknis-lah, rekomendasi-lah, akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah," ucap dia.
Di sela-sela penyampaiannya, Presiden juga berbagi pengalaman personal mengenai dinamika bekerja dengan para birokrat senior. Ia mengingatkan para menteri kabinet untuk senantiasa waspada terhadap momentum-momentum krusial, terutama saat daya konsentrasi mulai menurun di penghujung hari kerja.
"Waspada kalau birokrat-birokrat itu, pengalamannya lama, kau keluar masuk kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di-reshuffle. Bener nggak? Mereka tuh lama, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu 17.30 sore, kamu sudah capek, dia dateng minta tanda tangan, bener? Bener," ujar dia.
Pernyataan spontan tersebut langsung memicu respons dari sejumlah anggota dewan yang hadir. Secara khusus, Presiden kemudian menyenggol beberapa tokoh dari Partai Golkar yang tampak tersemum mendengar ceritanya, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman soal ini, karena saya mantan Golkar juga gitu. Itu banyak mantan Ketum Golkar di situ, Bahlil, Airlangga Hartarto, nah mereka paling pengalaman itu, minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek, lihatnya, Ini hati-hati ini," tutur Prabowo yang langsung disambut gelak tawa riuh para anggota DPR. (FAD)
