Jakarta, AFU.ID - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tinggal menghitung hari. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) secara resmi mengumumkan bahwa perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut akan diselenggarakan pada 1-5 Agustus 2026. Namun hingga kini, lokasi muktamar belum ditentukan.
Dinamika yang terjadi di Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri adalah gambaran bahwa peta kekuatan masing-masing kubu sudah terbentuk. Tiga poros utama muncul dalam kontestasi kali ini: kubu petahana Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) , kubu Nasaruddin Umar yang didukung mesin birokrasi, serta kubu Sultan yang masih gamang namun memiliki sumber daya besar.
Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa hasil keputusan yang lahir merupakan jawaban atas arah perjalanan jam'iyyah pada masa mendatang. "Jadi kalau ada orang bertanya, mau dibawa ke mana NU ke depan? Jawabannya adalah Munas-Konbes di Ploso ini. Ini adalah jawaban bagaimana NU hari ini dan ke depan," tegasnya.
Agenda di Ploso dan Bangkalan sekaligus menjadi penanda bahwa legitimasi kepemimpinan Gus Yahya tetap diakui hingga muktamar mendatang, meskipun ada upaya dari kubu tertentu yang menginginkan agar proses pergantiannya dipercepat.
Selain itu, ada sinyal politik dari pertemuan akrab Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat pertemuan di Ploso. Keduanya terlihat akrab, berbincang santai, dan tertawa lepas, seperti mencairkan es yang selama ini membeku pasca Muktamar Lampung.
Pengamat menilai ini sebagai penjajakan awal untuk mencari titik temu tentang masa depan NU, meskipun belum tentu berarti dukungan penuh Cak Imin kepada Gus Yahya.
Peta Kekuatan Tiga Kubu
1. Kubu Petahana
Kubu petahana yang bertumpu pada kepemimpinan Gus Yahya merupakan poros dengan konsolidasi paling matang. Kelompok ini mengandalkan capaian selama masa kepemimpinannya, seperti digitalisasi organisasi dan peran aktif NU di kancah global, termasuk keterlibatan dalam forum internasional R20.
Gus Yahya secara terbuka menyatakan kesiapannya maju dan mengajak seluruh warga NU menjaga persatuan jelang muktamar. "Mari kita teguhkan kembali keberadaan kita di dalam jam'iyah ini. Kita ada di sini untuk berkhidmah. Kita berkhidmah untuk mendapatkan berkah dari jam'iyah yang barokah ini," ujarnya dalam pembukaan Munas-Konbes di Ploso.
Gus Yahya tidak pernah ragu menyatakan niatnya maju. Kendali struktural masih berada di tangannya. Sebagai ketua umum petahana, ia menguasai mesin organisasi. Tak hanya itu, dirinya juga masih punya jaringan kultural yang ditandai dengan dukungan dari berbagai basis pesantren dan PWNU di berbagai daerah.
Namun, kubu Yahya bukannya tanpa tantangan. Direktur Eksekutif INTRAPOLS, Bustomi Menggugat, menilai bahwa kritik terkait gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu terpusat menjadi tantangan tersendiri.
Ancaman lebih serius muncul dari dinamika internal. Jika Rais Aam KH Miftachul Akhyar kembali terpilih, maka "pintu Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU kian sempit," demikian analisis yang beredar. Pendukung Gus Yahya memang tidak sedikit, dan mereka bisa meminta agar pemilihan Ketum PBNU menggunakan pilihan langsung sebagaimana muktamar lalu. Namun, skenario ini tetap mengandung ketidakpastian.
Selain itu, apabila hingga Agustus 2026 muktamar belum terselenggara, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Ini menjadi tekanan tersendiri bagi petahana untuk memastikan muktamar berjalan sesuai jadwal.
2. Kubu Nasaruddin Umar
Nama Menteri Agama Nasaruddin Umar semakin menguat sebagai kandidat Ketua Umum PBNU menjelang muktamar. Sekretaris PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara terbuka menyebut Nasaruddin Umar sebagai salah satu tokoh yang layak masuk bursa calon Ketua Umum PBNU.
Gus Ipul bahkan membandingkan rekam jejak Nasaruddin dengan para pendahulunya. "Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam," katanya. Nasaruddin Umar memang pernah menjabat Katib Aam PBNU pada masa kepemimpinan almarhum KH Sahal Mahfudh.
Dukungan terhadap Nasaruddin juga datang dari tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), yang secara terbuka mendukung Nasaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum PBNU dan mendorong KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.
Gus Lilur menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan. "Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," katanya.
Kekuatan utama jika dukungan Istana memang mengarah ke Nasaruddin adalah dukungan birokrasi. Sebagai Menteri Agama, ia memiliki akses ke jaringan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Kekuatan ini sangat strategis dalam konteks memenangkan suara PW dan PC.
Meski masih sebatas sinyal, nama Nasaruddin disebut memiliki kedekatan dengan pemerintah dan dinilai mampu menjaga relasi harmonis antara NU dan negara. Dia pernah menjabat Katib Aam PBNU, memenuhi pola tradisional kenaikan jabatan di NU.
Namun, Nasaruddin juga punya kelemahan. Dia tidak punya basis massa yang jelas di NU. Sebagai orang Makassar yang lahir di Ujung, Bone, Sulawesi Selatan, ia dianggap bukan bagian dari basis tradisional NU yang berpusat di Jawa.
Ketua PBNU Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) mengingatkan bahwa apabila Nasaruddin Umar ingin menjabat Ketum PBNU, ia harus angkat kaki dari kursi Menteri Agama. "Tapi ya lagi-lagi kan kalau mau jadi ketua umum PBNU kan mundur jadi menteri. Nah itu gitu aja ya sesimpel itu," katanya.
Selain itu, Savic menilai Nasaruddin Umar harus mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa maju sebagai calon ketua umum PBNU. Hingga kini, dukungan tersebut masih sebatas sinyal, tanpa pernyataan eksplisit.
Dalam penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Presiden Prabowo hadir dan memuji banyaknya menteri dari NU di Kabinet Merah Putih. Namun, tidak ada pernyataan yang secara khusus mendukung Nasaruddin. Ini menunjukkan bahwa dukungan kekuasaan belum solid dan masih bisa berubah.
3. Kubu Sultan
Kubu "Sultan", yang merujuk pada kelompok yang sebelumnya berkonflik dengan PBNU Kubu Kramat, dengan pusat konsolidasi di Hotel Sultan, Jakarta. Kelompok ini disimbolkan dengan keberadaan Penjabat Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, yang menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan agenda menuju Muktamar NU 2026.
Kekuatan utama dia, adalah sinyal dukungan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sosok ini layak diperhitungkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Nama Cak Imin masuk dalam daftar 14 nama calon Ketua Umum PBNU yang diungkap oleh berbagai kalangan.
Kelompok ini didukung korporasi media besar. Akses ke jaringan media yang kuat, yang dapat membentuk opini publik, cukup membuat Kubu Sultan sulit dianggap sebelah mata.
Selain itu, sejumlah menteri di kabinet pun memberi sinyal dukungan. Termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang namanya disebut-sebut berpotensi berpadu dalam satu konfigurasi dengan Cak Imin dan Nasaruddin.
Pengamat politik Gus Ilur bahkan menyebut skenario di mana figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar berpadu dalam satu konfigurasi: "maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah 'selesai' sebelum forum resmi berlangsung".
Namun, kubu Sultan juga punya kelemahan, yaitu belum memunculkan nama calon yang pasti. Konsolidasi yang digagas oleh elit alumni PMII disebut gagal menyepakati paket Rais Aam dan Ketua Umum. Alih-alih menemukan titik temu, sejumlah alumni PMII justru bergerak ke arah yang saling menjauh.
Sementara itu, sikap Cak Imin dinilai masih gamang. Meskipun namanya disebut-sebut, Cak Imin tidak pernah secara tegas menyatakan maju. Pertemuannya dengan Gus Yahya di Ploso justru memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin mendukung petahana.
Polarisasi internal yang masih terasa antara PBNU Kramat dan Sultan menjadi catatan serius untuk konsolidasi. Sebaliknya, Cak Imin justru menyuarakan agar NU tidak dijadikan arena politik praktis.
"Yang main-main di NU keluarkan aja. Yang berpolitik silakan di partai aja," ujarnya tegas. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari praktik politik transaksional, sekaligus mencerminkan bahwa kubu Sultan belum memiliki kandidat yang benar-benar solid. (EER)
